SERANG, TOPmedia - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten meminta 48 orang yang tergabung dalam Relawan Demokrasi (Relasi) agar independen dalam melaksanakan tugas untuk mensosialisasikan perihal Pemilu kepada masyarakat Banten. Sebab, KPU Banten sudah menyiapkan sanksi tegas berupa pencoretan jika ditemukan relawan yang tidak independen.
Ketua Pokja Pencalonan KPU Banten, Syaeful Bahri, mengaku sangat mewanti-wanti para relawan demokrasi agar jangan sampai ada yang tergabung dalam tim sukses bakal pasangan calon manapun yang disusupkan. Sebab, posisi para relawan sangat riskan karena akan berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Untuk pengawasannya, kami meminta bantuan kepada masyarakat Banten. Jika ada yang mengatasnamakan relawan demokrasi dan nyatanya benar, tetapi dia masuk tim sukses, segera laporkan kepada kami,”ujar Syaeful, Senin (5/9/2016).
Lanjut Syaeful, para relawan sebagaimana namanya tidak boleh cengeng dalam hal anggaran. Namun, dirinya percaya jika para relawan tersebut akan hadir dengan berbagai metode dan cara yang kreatif, inovatif dan tidak tersekat oleh ruang dan waktu untuk menyebarluaskan tentang pilgub Banten. Sehingga masyarakat akan terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan pilgub.
“September ini tahapan pendaftaran pemilih, relasi (Relawan Demokrasi, red) punya peran untuk mendorong agar warga peduli, sekurang-kurangnya ikut memastikan apakah namanya sudah didata atau belum oleh PPDP,”ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Komisioner KPU Banten Divisi Sosialisasi dan SDM, Enan Nadia, menurutnya para relawan itu harus bisa fleksibel dalam menempatkan diri mereka, sehingga jika saat ini mereka memiliki peran sebagai relawan demokrasi, maka secara kode etiknya mereka harus bisa membatasi sesuai kapasitas mereka.
“Namun semuanya dikembalikan kepada diri mereka masing-masing untuk persoalan itu,”ujarnya. (Gilang/Red)
