Pemusatan kekuasaan ini dikhawatirkan akan mendorong praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), sehingga kekuasaannya menjadi sangat absolute.
Selain itu, pemusatan kekuasaan tersebut akan membuat seseorang semakin mudah memperoleh kekuasaan yang mutlak, dan semakin tinggi potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Akibatnya, kepala daerah maupun pejabat pemerintahan lain yang terpapar politik dinasti pada akhirnya melakukan praktik korupsi dan nepotisme.
Memperluas Tentakel Kekuasaan
Politik dinasti terjadi sejak era Pilkada yang dipilih secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Politik dinasti tak jarang dibangun oleh para elit politik lokal atau dengan memanfaatkan para elit politik lokal dengan memanfaatkan demokrasi yang terdesentralisasi.
Kesempatan ini mendorong keinginan atau ambisi dari keluarga petahana atau pejabat pemerintah lainnya.
Anggota keluarga akan menjadi tentakel kekuasaan yang akan kembali maju dalam kontestasi pemilihan berikutnya.
Tentakel tersebut dapat melalui istri, suami, anak, menantu, saudara, maupun kerabat keluarga.
Dengan kata lain, politik dinasti menjadi sebuah kekuasaan daerah yang (akan) dijalankan oleh sekelompok orang yang terikat dalam hubungan darah atau keluarga dekat.***