Pasangan Calon Walikota Serang Budi-Agis Sidak Kantor Bapedda?

TOPMEDIA.CO.ID - Belum usai tahapan Pilkada Kota Serang, Pasangan Calon Walikota Serang Budi-Agis sudah melakukan sidak di kantor Bappeda Kota Serang, kemarin Selasa 3 Desember 2024.

Hal inipun, dikarenakan dinyatakan suara unggul signifikan dibandingkan dua pasangan calon lainnya secara hasil internal maupun Quick Count, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang.

Pada pertemuan tersebut, Calon Walikota Serang, Budi Rustandi mengakui, ingin melihat kondisi pembangunan Kota Serang yang sudah dikerjakan di tahun 2024.

Baca Juga: Gus Miftah Hina Pedagang Es Teh Saat Ceramah di Magelang, Gerindra Desak Utusan Khusus Presiden Minta Maaf

Kemudian, kata dia, pasangan nomor urut 02 ini juga meminta, agar Pemkot Serang di tahun 2025-2026 melakukan pekerjaan dengan cepat, terutama untuk program-program dan janji politik mereka.

Beberapa program yang diusulkan untuk dikerjakan secara cepat adalah, pembangunan infrastruktur, Pendidikan, dan kesehatan di Kota Serang. 

Budi mengatakan, dirinya ingin melihat apa saja program yang anggarannya bisa dicover oleh pemerintah pusat.

Baca Juga: Sambut Prabowo di NTT, Warga Kupang Optimistis dengan Program Makan Bergizi Gratis

Paslon Walikota dan Wakil Walikota Serang nomor urut 2, Budi Rustandi-Nur Agis Aulia rapat bersama OPD di kantor Bappeda Kota Serang, Selasa 3 Desember 2024. (Harir Baldan/Bantenraya.com)

Menurut Budi, meminta bantuan anggaran melalui pemerintah pusat, merupakan satu-satunya jalan untuk mempercepat program-program yang menjadi prioritas. Pasalnya, APBD 2025 sudah tidak bisa lagi untuk dibahas ketika ia dan Agis dilantik di awal tahun depan.

“Jadi beberapa penanganan banjir, infrastruktur, baik pendidikan dan kesehatan. Nanti saat saya presentasi diacc-nya berapa dari sekian triliun, minimal mengurangi beban di 2026 ketika saya sudah dilantik,” ungkap Budi.

Baca Juga: Deklarasi Dukungan Diaspora Serang se-Indonesia untuk Budi-Agis, Semangat Kolaborasi untuk Kemajuan Serang

Kata Budi, pemerintah daerah masih memiliki kesempatan untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat, karena APBN 2025 masih dilakukan pembahasan.

“Penanganan banjir, kesehatan, pendidikan dan rumah sakit. Harus jalan di 2025. Berbeda nanti ketika saya sudah dilantik itu akan beda lagi,” ujar Budi.