Diskualifikasi Prabowo Gibran, Rocky Gerung Sebut Jokowi Rakus Kekuasaan!

TOPMEDIA - Gugatan Peselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang saat ini tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai berpotensi mendiskualifikasi Paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu dinilai oleh Pengamat Politik Rocky Gerung sebagai hukuman atas kerakusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menilai, Presiden Jokowi dan keluarganya saat ini sudah sangat rakus akan kekuasaan.

Baca Juga: Gerindra: Prabowo The New Soekarno, Hilangkan Kemiskinan dengan Makan Siang Gratis!

"Akhirnya, kata diskualifikasi itu menjadi semacam kata-kata umum walaupun sebetulnya masalah diskualifikasi itu soal yang harus diputuskan Mahkamah Konstitusi," kata Rocky Gerung. 

"Tetapi kalau kita lihat perangai Pak Jokowi seperti orang yang kerakusan karena memang dia kerasukan kekuasaan," sambungnya. 

Rocky Gerung melihat, Presiden Jokowi seperti bermuka tembok. Sebab, berbagai kritikan tidak pernah dihiraukan oleh Presiden Jokowi sedikitpun.

Baca Juga: Rocky Gerung Ikut Semana Santa di Larantuka Flores, Blusukan di Pulau Adonara

"Jadi dasar-dasar etik yang sering kita ingaktkan itu jadi semacam bagi dia mungkin itu cacian yang enggak ada maknanya lagi," ucap Rocky Gerung. 

Kondisi tersebut membuat masyarakat bingung harus mengkritik Jokowi seperti apa. Berbagai pelanggaran hukum hingga pembusukan politik sudah dilakukan Presiden Jokowi.

Menurutnya, hal itu bisa berdampak pada optimisme anak-anak muda. Sikap Jokowi yang acuh-tak acuh dengan kritikan bisa menghilangkan sifat kritis di kalangan anak muda.

Baca Juga: Prabowo Subianto Sebut Koalisi Indonesia Maju Tak Pernah Malu Jadi Penerus Presiden Joko Widodo!

"Tetapi bagi masyarakat yang beradab, terutama anak-anak muda yang menginginkan ada satu kesempatan untuk melihat Indonesia didirikan kembali dengan dasar-dasar etik dan kemulian politik itu hilang harapan," ujarnya.

Rocky Gerung menganggap, keluarga Jokowi sudah tidak lagi memiliki adab dan etika. Berbagai percobaan untuk menyelematkan demokrasi terus mendapat rintangan dari pemerintah.

"Jadi kalau sekarang dianggap bahwa ini keluarga tidak tahu adab, ini mejadi tampran moral. Apa yang ingin dipertahankan oleh Keluarga Pak Jokowi jika seluruh aktifitas untuk memulihkan demokrasi terus dihalangi, suatu saat itu akan pecah menjadi kemarahan publik," pungkasnya.