Pemkab Serang Raih Penghargaan Akuntabilitasi Keuangan dari Kementrian Keuangan

TOPMEDIA.CO.ID - Pemkab Serang Raih Penghargaan Akuntabilitasi Keuangan dari Kementrian Keuangan. Penghargaan diterima langsung Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah atas capaian akuntabilitas pelaporan keuangan tahun 2022. 

Penghargaan ini sejalan dengan prestasi Pemerintah Kabupaten Serang dalam opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 11 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 

Penghargaan diserahkan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Bupati Serang pada Rakernas Akuntansi Pelaporan Keuangan Tahun 2022, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis 22 September 2022.

Baca Juga: Pj Gubernur Banten Al Muktabar Tinjau Pelayanan UPT Samsat Serpong Tangsel

“Syukur alhamdulillah. Ucapan terima kasih kepada Kementerian Keuangan dan BPK RI, dan terhadap seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Serang. Ini prestasi yang membanggakan,” kata Tatu dalam keterangan tertulis. 

Menurut Tatu, ini adalah penghargaan kedua kali yang diterima dari Kemenkeu terkait capaikan opini WTP minimal 10 kali berturut-turut dari BPK RI. 

“Ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi kami, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Serang, untuk terus menyuguhkan laporan keuangan lebih baik lagi,” ujarnya.

Baca Juga: Pura-Pura Mengobati Penyakit, Satreskrim Polsek Rajeg Amankan Pria Pelaku Cabul Wanita Muda

Menurut Tatu, dalam akuntansi pelaporan keuangan, tidak hanya berprinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun penggunaan anggaran harus efektif dan efisien, sekaligus bermanfaat untuk masyarakat. 

“Dua tahun lebih kita menghadapi tekanan ekonomi yang luar biasa akibat Covid-19. Dan di tengah pandemi, kami terus bekerja keras mempertahankan kinerja terbaik,” ujarnya. 

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya.

Baca Juga: Mendagri Tegaskan ASN Jangan Terlibat Politik Praktis

Untuk pemerintah daerah mencapai 92,25 persen, naik dari tahun lalu 89,7 persen atau ada 500 pemerintah daerah yang mendapatkan WTP. 

Sedangkan untuk yang tingkat pusat, kata Sri Mulyani, ada 83 dari 87 kementerian dan lembaga yang mendapatkan WTP.