Jelang Harlah Kota Cilegon ke 23 Tahun, Dede Rohana Bahas Pengangguran, Ini Komentarnya !

photo author
- Senin, 25 April 2022 | 21:55 WIB
Anggota DPRD Banten, Dede Rohana Putra (Tim Topmedia 03)
Anggota DPRD Banten, Dede Rohana Putra (Tim Topmedia 03)

TOPMEDIA.CO.ID - Menjelang Harlah Kota Cilegon yang ke 23 Tahun, Anggota DPRD Banten mendukung Pemerintah Cilegon untuk membuka padat karya di Kota Cilegon.

Hal itu dikatakan, Dede Rohana Putra, bahwa mengenai pengangguran di Kota Cilegon ini pihaknya meminta agar segera mengetaskan atau mengurangi pengangguran yan signifikan.

"Dulukan saya sempet kemarin saya sampaikan bahwa solusi mengetaskan atau mengurangi pengangguran yang signifikan adalah dengan membuka padat karya," ujar Dede Rohana Putra.

Baca Juga: Alasan Banten Kreatif Festival Berlakukan Uang Masuk Rp 15 Ribu

"Kalau dengan pelatihan atau dengan UMKM, boleh tapi gak signifikan," imbuh Anggota Dewan Firal itu.

Menurutnya,ini merupakan data dinas pendidikan itu dalam setahun itu, cilegon itu dalam satu tahun Cilegon itu ada 5 ribu sampe 4 ribuan untuk angkatan kerja baru dari mulai SMA setahun ini bisa mencapai ada 5.ribuan atau 4 ribuan.

Sedangkan lapangan pekerjaan yang terbentuk setiap tahun yang terbuka setiap tahunnya  akhirnya bukan 1. 000 2.000. Jadi akhirnya akan nambah.

Baca Juga: Pemkot Serang Cari jurusan CPNS Terbanyak, Ini Jumlah PPPK Diangkat Di Kota Serang

"Dan sekarang Pemerintah Cilegon mengklaim pengangguran menurun tahun 2021 itu," terangnya.

"Ternyata setelah dipelajari dulu itu, karena program pemerintah karena bukan program magang," ucapnya.

Tapi karena ada projek yang lagi jalan ada suralaya, yang jalan mungkin sedang dalam pembenaran. Mungkin sedang jalan 2.000 ribuan disitu projek jalan 2.000 itu sentengah tahun juga itu udah selesai itu.

Baca Juga: Alasan Pemkab Serang Dukung Sensus Penduduk 2022

"Untuk iti dalam  jangka panjang membuka lapangan pekerjaan itu dengan adanya padat karya karena dengan adanya pengangguran kita itu sebanyak 35.000 ribu," jelasnya.

"Ada pabrik setengah nikomas aja 30 ribu itu selesai itu. Nah ini pr buat pemerintah untuk di sambut Pt Nikoman agar mengasih insentif bebas pajak, kasih insentif boleh bayar pakai UMR kalau gak kayak gitu gak mau. Karena proses UMK nya mahal tapi kalau intensif itu mahal dan terlalu berbelit belit," tuturnya***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Febi Sahri Purnama

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

PWNU Banten Serukan Islah Terkait Konflik di PBNU

Selasa, 2 Desember 2025 | 15:24 WIB
X