SERANG, TOPmedia - DPRD Provinsi Banten meminta agar APBD tahun anggaran 2021 lebih difokuskan pada persoalan pengangguran dan pemulihan ekonomi akibat yang ditimbulkan selama pandemi Covid-19.
Hal itu menyusul berkaca pada tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten yang naik akibat yang ditimbulkan oleh corona. serupa terjadi pada lertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten M Nawa Said Dimyati mengatakan, terjadinya peningkatan TPT di Banten disebabkan oleh pandemi Covid-19. Terlebih saat ini sedang terjadi resesi ekonomi dan sebagai wilayah jasa dan industri tentunya Banten mengalami dampak lebih berat dibanding daerah lain.
“Selain PHK (pemutusan hubungan kerja) akibat tutupnya perusahaan, juga ada perusahaan yang mengurangi jam kerja dan bahkan ada yang dirumahkan. Hal ini yang mengakibatkan angka pengguran di Banten bertambah 171.000 dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Jumat (6/11/2020).
Untuk diketahui, berdasaekan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, tingkat TPT di Provinsi Banten periode Agustus 2020 sebesar 10,64. Jika dikonversikan angka itu sama dengan 661,06 ribu orang warga Banten yang berstatus menganggur.
Kondisi itu naik 2,53 poin dibanding Agutus 2019 sebesar 8,11 persen atau sebanyak 489,9 ribu orang. Banten sendiri menempati posisi kedua sebagai provinsi dengan TPT tertinggi se-Indonesia di bawah DKI Jakarta. TPT Banten juga berada di atas rata-rata nasional yaitu 7,07 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2020 terkontraksi sebesar 5,77 persen.
Sambung Nawa, dengan kondisi ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang menunjukan tren negatif maka perlu ada upaya untuk menanggulanginya. Oleh karenanya dia mendorong agar Gubernur Banten memastikan APBD Banten TA 2021 fokus pada pemulihan ekonomi.
"Dengan memberi dukungan pada sektor pertanian, UMKM dan kegiatan padat karya. Tujuannya untuk menekan angka pengangguran Banten yang meningkat akibat pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi resesi," katanya.
Selain itu, kata dia, pemprov juga perlu memberikan rangsangan kepada pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Banten. Memberikan berbagai kemudahan sehingga ada daya tarik tersendiri bagi mereka untuk datang ke provinsi paling barat di Pulau Jawa tersebut.
“Dengan memberikan berbagai macam kemudahan, baik itu perizinan dan akses permodalan,” ungkapnya.
Lebih lanjut dipaparkan Nawa, pemprov juga harus memberikan perhatian pada fakta jika lulusan SMK masih menjadi penyumbang angka pengangguran di Banten. Menurutnya, perlu ada penambahan jurusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
“Juga mendorong link and match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan lain-lain,” tuturnya.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, selain anggaran yang dialokasikan langsung untuk pembangunan di bidang ekonomi, juga telah dianggarkan untuk pendukungnya pada rancangan APBD 2021. Pada bidang infrastruktur dialokasikan senilai Rp3,55 triliun, bidang pendidikan Rp4,94 triliun dan bidang kesehatan Rp1,84 triliun.
"Yang akan berdampak secara langsung maupun tdiak langsung pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan pengurangan kemiskinan. Disamping pada faktir eksternal dan harapan meredanya pandemi Covid-19 peningkat mobilitas masyarakat pulihnya ekonomi," ujarnya. (Den/Red)
