SERANG, TOPmedia - Sejumlah Mahasiswa yaitu Komunitas Soedirman 30 dan Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan Wilayah (PW) Serang yang tergabung dalam Koalisi Banten Menggugat (Kasibat) kepung Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) menuntut 4 poin kepada Gubernur Banten dalam menghadapi resesi ekonomi.
Koordinator Kasibat, Fikri mengatakan 4 tuntutan dalam aksi demonstrasi tersebut yaitu pertama pendidikan dan kesehatan harus menjadi sasaran utama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kemudian kedua, kata dia, UMKM harus menjadi prioritas utama demi pemulihan ekonomi daerah dengan sesuai landasan PEN.
"Ketiga realokasi dana anggaran harus transparan dan keempat komitmen padat karya dalam pembangunan sport center," katanya kepada wartawan di Kota Serang, Rabu (23/9/2020).
Kasibat menilai Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) dan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumi tidak memperioritaskan kesehatan masyarakatnya ditengah pandemi covid-19 ini, hal tersebut dibuktikan, kata Fikri, Pemprov malah sibuk mencari dana karena proyek yang tertunda akibat refocusing.
"Watak pemerintah masih saja memikirkan proyek - proyek yang tertunda demi mengejar Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," imbuhnya.
Fikri melanjutkan, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus menjadi perhatian semua pihak, terutama, kata dia, bagaimana tindakan Pemprov merespons resesi Indonesia ini.
"PEN di fokuskan kepada tiga aspek : pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Terlebih di awal WH dan Andika diketahui mengajukan peminjaman dana atau hutang Ke PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) adalah perusahaan pembiayaan khusus infrastruktur di bawah kementerian keuangan RI," terangnya.
Menurut Fikri, hitungan yang diajukan oleh WH - Andika adalah Rp. 4.9 Triliun dan sekitar Rp. 8.56 Miliar, kata dia, masuk kepada APBD perubahan 2020 dan sisanya Rp. 4.1 Triliun masuk ke APBD Murni 2021.
"Pembayaran hutang ini di bebankan kepada rakyat selama hitungan tahun. Jelas kita lihat barometer tindakan yang dilakukan Pemprov jauh dari kepentingan untuk rakyat. Ini menjadi hal yang menyakitkan untuk hati rakyat," tegasnya.
Fikri menjelaskan, jika dirinci dana pinjaman sebesar Rp. 856 miliar masuk untuk pembiayaan sport center, dikatakan Fikri, ini yang menyedot dana sebesar Rp. 4.30 Miliar atau sekitar Rp. 50,22 persen artinya setengahnya dialokasikan kepada pembangunan sport center itu.
"Dana tersebut di rencanakan untuk menyerap 7.500 tenaga kerja. Padahal kenyataannya tidak akan menyerap tenaga kerja sejumlah itu. Kita akhirnya tahu bagaimana empati dari Pemprov untuk Masyarakat sendiri," ungkapnya.
Pihaknya juga mengajak bahwa sudah seharusnya masyarakat dan mahasiswa memperhatikan secara utuh kinerja dari WH - Andika yang, menurut Fikri, semakin amburadul dalam membangun Banten.
"DPRD yang diharapkan menjadi instansi kritis terhadap program Gubernur malah menjadi instansi yang tidak mempunyai fungsi pengawasan. Situasi yang krisis dialami oleh masyarakat tidak membuka mata para pemimpin yang ada di Banten," ucapnya.
"Uluran tangan para pemimpin lewat kebijakan untuk rakyat rasanya sudah jauh dari harapan. Sudah seharusnya Gubernur peka terhadap keadaan masyarakat. Pendidikan menjadi permasalahan vital yang harus ditanggulangi. Situasi sekarang memaksa semua serba Daring, perlu biaya lebih untuk para orang tua," sambung Fikri menjelaskan.
