SERANG, TOPmedia - Adanya kisruh soal Pagu Anggaran yang berbeda dengan realisasi kembali disoroti oleh mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Serang menyatakan, hal ini harus menjadi catatan dari Pemkot Serang.
Sebab itu, pihaknya mengusulkan agar Pemkot Serang merubah skema penyaluran menjadi berbentuk tunai. Jika dirasa masih ada kesulitan, maka pemkot harus menggunakan tender cepat, bukan Penunjukan Langsung (PL) yang cenderung tertutup. Atau, Dinas Sosial melakukan swakelola.
Ketua Formateur HMI-MPO Cabang Serang, Diebaj Ghuroofie, mengatakan bahwa ketimbang Pemkot Serang menggunakan metode PL dalam pengadaan bantuan JPS, tiga usulan yang disampaikannya merupakan skema yang dirasa dapat meminimalisir polemik.
"Saya rasa ini dapat meminimalisir polemik. Bukan menghilangkan, karena yang namanya masalah pasti akan selalu ada. Jadi usulan ini merupakan skema yang dapat meminimalisir masalah," ujar Diebay saat di temui di Kota Serang, Senin(11/5/2020).
Menurutnya, dengan memberikan bantuan secara tunai, maka masyarakat dapat menentukan sendiri apa yang akan mereka makan dalam satu bulan ke depan.
"Tidak semua orang bisa makan mi instan. Tidak semua orang juga bisa makan sarden kalengan. Masyarakat memiliki selera sendiri dalam hal konsumsi. Jangan sampai ketika pemkot menyamaratakan bantuan sembako itu, justru ada yang sia-sia karena tidak bisa dimakan," ungkapnya.
Diebaj menuturkan bahwa pihaknya merekomendasikan penyaluran bantuan berbentuk tunai. Alasannya, dengan pemberian bantuan tunai masyarakat bisa lebih irit dan variatif dalam penggunaannya.
"Kami pernah berbincang dengan masyarakat di Kasemen, mereka bilang kalau bantuannya tunai mereka bisa lebih ngirit. Misalkan, harga 3 bungkus mi instan bisa mereka rubah menjadi tempe dan ikan asin. Dan itu bisa seharian," ujarnya.
Selain itu, dengan bantuan berbentuk tunai, roda ekonomi masyarakat dapat kembali berputar. Sebab, warung-warung kecil dan pasar dapat kembali beroperasi ketika ada transaksi yang nilainya mencapai Rp10 miliar perbulan.
"Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Kota Serang tidak terlalu anjlok pasca-pandemi nanti. Karna transaksi dan peredaran uang di masyarakat kembali berputar. Jadi bantuan ini bukan hanya menolong kehidupan sehari-hari dari masyarakat, tapi juga ekonomi mikro," tegasnya.
Untuk lelang cepat, Diebaj menuturkan, bahwa ketika melalui mekanisme lelang, maka pemerintah dapat menyeleksi penyedia yang memberikan penawaran dan memilih harga terendah dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditentukan.
"Selain itu keuntungannya, proses pengadaan barang dapat lebih terbuka. Masyarakat dapat melihat proses dan harga serta pemenang dari lelang tersebut melalui situs LPSE. Kelebihan anggaran dapat kembali masuk ke kas negara. Berbeda dengan PL yang prosesnya tertutup," ucapnya.
Selain lelang cepat, Diebaj juga mengusulkan pengadaan bantuan melalui mekanisme swakelola. Dengan melalui mekanisme tersebut, nilai bantuan dapat benar-benar dimaksimalkan karena tidak perlu memikirkan nilai profit.
"Jika melalui mekanisme lelang cepat, memang masih ada selisih nilai antara bantuan dengan pagu anggaran. Karena mereka peserta lelang juga menginginkan adanya profit pasti," terangnya.
