TOPMEDIA. CO. ID - Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp 221,5 triliun, setara dengan 7,8 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Meskipun secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, belanja untuk pegawai dan bantuan sosial (bansos) justru mengalami peningkatan signifikan.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyatakan bahwa penurunan total realisasi belanja ini adalah hasil efisiensi anggaran yang telah direncanakan pemerintah.
Baca Juga: Berikan Efek Jera Terhadap Pelaku Korupsi, Prabowo Siap Bangun Penjara Koruptor di Pulau Terpencil
"Tahun ini belanja 7,8 persen (dari target). Ini cukup inline dengan adanya efisiensi anggaran yang kita lakukan," ungkap Suahasil.
Efisiensi ini termasuk pengurangan belanja untuk keperluan nonprioritas, seperti perjalanan dinas, namun tetap fokus pada kebutuhan utama masyarakat.
Tahun lalu, realisasi belanja pada periode yang sama mencapai 9,7 persen dari target, sebagian karena adanya pengeluaran tambahan untuk mengatasi dampak El Nino dan penyelenggaraan pemilu.
Namun, belanja kali ini diarahkan lebih strategis untuk mendukung program prioritas yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat.
Salah satu pengeluaran yang mengalami kenaikan adalah belanja pegawai. Hingga Februari 2025, belanja pegawai mencapai Rp 36,3 triliun, naik Rp 1,2 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pengeluaran ini mencakup pembayaran gaji pokok, tunjangan kinerja, serta lembur yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.
Selain belanja pegawai, pengeluaran bansos juga mengalami peningkatan sebesar Rp 3,4 triliun. Total belanja untuk bansos hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp 25,9 triliun, lebih tinggi dibandingkan Rp 22,5 triliun di tahun sebelumnya.
Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN menjadi fokus utama untuk memastikan kebutuhan masyarakat miskin tetap terpenuhi.
Dari total belanja negara, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp 83,6 triliun, sementara belanja non-K/L mencapai Rp 127,6 triliun. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap alokasi anggaran digunakan secara efektif tanpa meninggalkan ruang pemborosan.
Realisasi belanja negara sebesar Rp 221,5 triliun dengan kenaikan pengeluaran untuk pegawai dan bansos mencerminkan prioritas pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.