Keberadaan Kantor BPKP di Banten Mendesak, Cek Sederet Alasan Selain Upaya Menekan Angka Kasus Korupsi

TOPMEDIA - Keberedaan Gedung Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Banten sangat mendesak. 

Mengingat tingginya kasus dugaan korupsi yang terjadi. 

Banten telah berdiri hampir 23 tahun, dan masuk dalam daerah penyangga ibukota, namun hingga saat ini belum memiliki Gedung Kantor Perwakilan BPKP.

Baca Juga: Inilah 4 Destinasi Eksotis di Tanjung Kelayang! Mulai Kampung Nelayan Hingga Batu Berlayar

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Independen untuk Transparansi, Dimas Kusumah Sobara menyatakan, BPKP harus segera membuat kantor di Provinsi Banten. 

Lantaran, kehadiran kantor BPKP di Provinsi Banten sangat diperlukan. 

"Saat ini, untuk sementara ada sejenis mess saja yang ada di Provinsi Banten. Sedangkan hampir seluruh wilayah Indonesia sudah memiliki kantor BPKP di wilayah. Terutama wilayah-wilayah penyangga Ibu Kota, seperti Jawa Barat," tegas Dimas.

Baca Juga: Bantu Warga Terdampak Kekeringan, PMI Banten Distribusikan Air Bersih

Menurut Dimas, di dekat kantor pusat BPKP saja, tepatnya di Jakarta sudah ada Gedung kantor perwakilan BPKP DKI Jakarta. Sedangkan di Provinsi Banten sampai saat ini belum ada kantor perwakilan. 

"Berdasarkan survei kami di berbagai OPD di Provinsi Banten, bahwa sangat penting adanya kehadiran BPKP di Provinsi Banten. Dengan adanya gedung kantor BPKP di Provinsi Banten dapat sangat memudahkan dalam hal konsultasi guna tercapainya pelaksanan pembangunan yang akuntabel," ujar Dimas lagi. 

Keberadaan gedung Kantor Perwakilan BPKP di Banten, lanjut Dimas, sesuai dengan salah satu tupoksi BPKP yaitu, memberikan konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya.

Baca Juga: Kelompok 29 KKM Uniba Ajarkan Pendidikan Bahasa Inggris Dasar di Desa Alang-alang

Selain itu dengan adanya gedung kantor BPKP perwakilan di Provinsi Banten ini sangat bisa dan memudahkan pelayanan sampai tingkat desa. 

Dimana BPKP sebagai salah satu lembaga yang bisa melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. 

"Pelayanan, menurut kami bisa dilakukan sampai kebutuhan tingkat desa, terutama dalam hal pendampingan dan konsultasi para kepala desa agar penggunaan dana desa bisa sesuai yang diharapkan dan bisa akuntabel," ujar Dimas.