SERANG, TOPmedia – Kebijakan Pemerintah RI yang akan melakukan Impor beras, di tolak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, Muhsinin.
Menurut Muhsinin, yang juga sebagai Ketua Komisi II dari Fraksi Golkar, kebijakan Impor beras tidak sesuai dengan pernyataan Prisiden Jokowi untuk melakukan gerakan pemulihan ekonomi.
"Ini mah petani bisa menjerit. Bahkan Pemerintah pusat seperti tidak sesuai dengan statement awal untuk pemulihan ekonomi. Malah membuat rakyat menderita," ungkap Muhsinin saat ditemui di DPRD Banten, Selasa(23/3/2021).
Baca: Melawan Moeldoko, Kader Demokrat Di DPR RI Berpesan Rapatkan Barisan
Muhsinin menegaskan, dirinya bersama para anggota dewan di Banten menolak keras adanya Impor beras, karena tidak ada pemberdayaan petani lokal.
"Kita akan berupaya memperjuangkan nasib tani, dan kita sudah sering sekali rapat dengn Dinas Pertanian maupun Dinas Perdagangan. Untuk audiensi dengan pusat sangatlah sulit, karena sedang masa pandemi covid-19," tegasnya.
Diakhir wawancara, Muhsinin menilai, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) tidak sesuai dengan apa yang dirinya menyuruh kepada kepala daerah untuk pemulihan ekonomi. Sisi lain tidak seimbang dengan implementasi.
"Saya Pak Presiden ini tidak tau, beras lokal kualitasnya lebih bagus di banding Impor. Saya memastikan stok beras di gudang bulog sudah cukup, ngapain impor-impor. Seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana memulihkan ekonomi, seperti pemberdayaan UMKM maupun petani," tutup Muhsinin seraya mengakhiri wawancara. (Feby/Red).