TOPMEDIA - Akibat gaduh dan menimbulkan polemik, menyikapi masa berakhirnya jabatan Pj Gubernur Banten Al Muktabar pada 12 Mei mendatang, para tokoh pendiri Provinsi Banten sampaikan pesan kepada pimpinan DPRD Banten.
Pertemuan berlangung pada Selasa 4 April 2023 digedung serbaguna, para perwakilan tokoh masyarakat terdiri dari beberapa orang. Dan ditemui oleh pimpinan dan unsur ketua fraksi di DPRD Banten.
Mantan Ketua KPK RI pertama, Taufikurrahman Ruki mengatakan, sebagai bahan evaluasinya terhadap Pj Gubernur, ia berharap kedepan terjalin komunikasi yang baik antara Pj dan masayarakat.
"Kami datang untuk menyampaikan pikiran - pikiran, bahwa Pj Gubernur itu harus memiliki kualifikasi yang kompeten dalam segala aspek, yang mumpuni. Kedepan Pj Gubernur harus mampu membangun komunikasi dengan berbagai pihak termasuk dengan OPD Pemprov Banten," papar Ruki.
Lebih lanjut Ruki menyinggung soal regulasi, "betul bahwa sebetulnya tidak ada dasar hukum buat DPRD untuk mengusulkan calon. Karena ini adalah hal prerogatif Presiden. Tetapi dalam rangka demokrasi, aspirasi masyarakat harus didengar. Oleh karena itu please dengar aspirasi kami. Kita butuh Pj Gubernur yang kompeten. Jangan lu lagi, lu lagi. Agar Banten ini bisa sejajar dengan provinsi lain yang besar." papar Ruki.
"Di satu sisi Banten ini pertumbuhannya tinggi, investasinya paling besar, tapi angka penganggurannya nomor 5 tertinggi di Indonesia. Lucu. Jadi yang bekerja siapa?masukan saya silakan pilih orang-orang yang memiliki keterikatan emosi dan komitmen kepada rakyat Banten. Tidak harus orang Banten."ungkap Ruki.
Turut hadir dan memberikan masukan kepada DPRD, juga ditambahkan Sekretaris Pembina Paguyuban Warga Banten (Puwnten) Mardini, mantan Ketua Bakor Pembentukan Provinsi Banten Ali Yahya, Ketua Paguyuban Urang Banten (PUB) Eden Gunawan, serta Uday Suhada, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB).
Baca Juga: TOP 5 Cafe Lokasi Bukber di Serang Banten, Free ES teh Manis Selama Ramadhan
Sementara Sekretaris Dewan Pembina Paguyuban Warga Banten (PUWNTEN), Mardini secara tegas menyatakan menolak Al Muktabar kembali diajukan sebagai Pj. Gubernur Banten oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten.
Menurut Mardini, dari sekian Gubernur yang pernah ada, Al Muktabar adalah yang paling buruk dan tidak komunikatif dengan stakeholder dan dan tidak responsip terhadap keluh-keluhan publik Banten.
“mohon maaf ya, saya orangnya terbuka. Al Muktabar itu ibarat anak durhaka,” ungkap Mardini.
"Minta bertemu saja sulitnya minta ampun. Belakangan dia telpon, saya gak angkat. Sudah tidak ada gunanya. Karena itu pesan saya, kalau bisa usulkan nama lain jangan Al Muktabar," tukasnya.
Senada dengan Mardini, Ali Yahya, Mantan Ketua Tim Perumus Pembentukan Provinsi Banten di DPR menyebut, Al-Muktabar tidak memahami fungsi manajer.