Baca Juga: Langkah Tegas Prabowo Pastikan MBG Jalan Terus, Semua Dapur Dilengkapi Sterilisasi dan Test Kit
"Kalau di atas kertas sudah ada keputusan, jangan lagi ditutup-tutupi. Libatkan organisasi tani secara nyata dalam Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional maupun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah,” tambah Rifai.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, hingga 2024 baru 26 persen dari target redistribusi lahan seluas 9 juta hektare yang terealisasi.
"Capaian reforma agraria masih jauh dari harapan. Kalau pola lama terus dipertahankan, kapan petani bisa sejahtera?” ucap Rifai.
Baca Juga: Gubernur Banten Tegaskan Bahwa Program Sekolah Gratis Jalan Keluar dari Kemiskinan
Selain itu, STN menyoroti komposisi tim reforma agraria yang dinilai belum melibatkan semua kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup. Padahal, keterlibatan semua pihak dianggap penting untuk mempercepat penyelesaian konflik.
Rifai menegaskan, reforma agraria bukan sekadar program, melainkan amanat konstitusi.
“Pasal 33 UUD 1945 jelas menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Reforma agraria adalah wujud nyata sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Baca Juga: Ancaman Serius Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Soal Rokok Ilegal, yang Terlibat Akan Disikat
STN pun menyerukan dukungan dari seluruh elemen bangsa.
“Kami mendukung penuh Presiden Prabowo untuk mengonsolidasikan persatuan nasional, dimulai dari lapangan agraria. Reforma agraria yang adil dan konsisten adalah jalan menuju kedaulatan pangan dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Rifai.***