Menaker Yassierli Dorong Transformasi Itjen Kemnaker Manfaatkan Kecerdasan Buatan Guna Deteksi Dini Risiko

TOPMEDIA - Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan perlunya perubahan fundamental dalam sistem pengawasan internal di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Fokus pengawasan kini diarahkan untuk lebih preventif dan strategis, guna memastikan seluruh program berjalan efektif serta akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.

Arahan tersebut disampaikan oleh pimpinan kementerian ini saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemnaker di Bogor, Rabu (15/4/2026).

Tokoh ini menegaskan bahwa Itjen tidak boleh lagi sekadar menjadi lembaga yang muncul setelah masalah terjadi, melainkan harus bertransformasi menjadi mitra strategis bagi setiap unit kerja.

Baca Juga: Menaker Yassierli Sebut Serikat Pekerja Adalah Mitra Strategis Perusahaan Guna Perkuat Daya Saing Nasional

Digitalisasi Pengawasan Melalui Kecerdasan Buatan

Guna memperkuat fungsi deteksi dini, Yassierli menginstruksikan jajaran Itjen untuk mulai memanfaatkan teknologi Big Data dan Artificial Intelligence (AI). Pendekatan berbasis data ini dinilai krusial dalam membaca pola risiko serta memetakan potensi penyimpangan secara akurat sebelum kerugian negara terjadi.

Dengan sistem yang canggih, pengawasan diharapkan tidak lagi bersifat manual dan hanya berfokus pada dokumen masa lalu.

"Keberhasilan pengawasan internal tidak diukur dari banyaknya temuan pelanggaran, melainkan dari sejauh mana kasus dapat dicegah sejak awal. Peran auditor harus memberikan nilai tambah dengan membantu memecahkan hambatan regulasi yang selama ini mengganggu program prioritas," ungkap Menaker.

Baca Juga: Kemnaker Gandeng TikTok Indonesia Luncurkan Program BISA, Cetak 100 Ribu Talenta Digital dan Kreator Lokal

Mengubah Paradigma 'Untung Ada Itjen'

Yassierli juga mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan kementerian untuk mengubah cara pandang terhadap lembaga pengawas. Menurut sosok ini, jargon yang berkembang di lingkungan kerja harus bergeser dari rasa takut menjadi rasa terbantu.

Transformasi tersebut penting agar pengawasan internal tidak lagi dianggap sebagai beban administratif, melainkan solusi nyata dalam mengawal penggunaan APBN.

Melalui langkah ini, diharapkan layanan publik di sektor ketenagakerjaan dapat berjalan lebih lancar tanpa terhambat persoalan birokrasi yang rumit.