Hal ini tentu memperburuk citra KPK, yang telah berjuang untuk menjaga eksistensinya sebagai lembaga pemberantas korupsi di Indonesia.
Sebagai lembaga yang diharapkan untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, KPK harus menjaga sikap dan prilaku moral anggotanya, baik yang ada di level eksekutif maupun yang beroperasi di lapangan.
Keterlibatan petugas dalam pungli menunjukkan adanya kegagalan dalam menanamkan budaya integritas di internal lembaga ini. Hal ini akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat yang selama ini mengandalkan KPK untuk membasmi praktik korupsi yang merusak tatanan negara.
Reformasi dalam Lembaga dan Pengawasan Internal
Kasus pungli ini seharusnya menjadi titik balik bagi KPK untuk melakukan reformasi mendalam, baik dalam aspek struktural maupun kultural.
Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah memperkuat pengawasan internal dan memastikan adanya mekanisme kontrol yang ketat terhadap semua petugas yang terlibat dalam proses penahanan dan pengawasan tahanan.
Peningkatan pelatihan tentang etika kerja, hukum, dan penanganan narapidana juga harus menjadi prioritas, agar para petugas dapat lebih memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, serta menjaga integritas mereka dalam menjalankan kewajiban.
Baca Juga: Gantikan Al Muktabar, Ucok Abdul Rauf Damenta Dilantik Jadi Pj Gubernur Banten
Selain itu, KPK perlu meningkatkan transparansi dalam setiap aspek operasionalnya.
Pengawasan dari masyarakat, media, dan lembaga-lembaga eksternal harus lebih dilibatkan untuk memastikan bahwa tidak ada celah bagi praktik pungli atau korupsi lainnya.
Melibatkan pihak-pihak independen dalam proses audit atau evaluasi kinerja lembaga akan sangat penting dalam menjaga kredibilitas KPK sebagai lembaga yang profesional dan bebas dari tindakan korupsi.
Penegakan Hukum yang Tegas