SERANG, TOPmedia – Membangun perekonomian masyarakat dari sektor riil dan menciptakan lapangan pekerjaan, adalah bagian dalam menjaga kedaulatan dari dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir, baik melalui bantuan permodalan, pemasaran hingga pelatihan.
“Pelaku usaha sektor UMKM, tentu tak akan mau bersaing dengan pelaku usaha dengan modal besar. Maka pemerintah harus hadir, baik melalui bantuan permodalan, pemasaran hingga pelatihan. Jangan dilepas ke pasar bebas,”kata Presiden ke-6, SBY dihadapan ratusan anggota pengajian dan ulama Banten, di kantor DPC Demokrat Kota Serang. Tips menjaga kedaulatan negara tersebut diberikan SBY untuk Jokowi.
Ia mengungkapkan, tip menjaga kedaulatan negara dari dalam dan luar negeri tersebut, juga dibangun sewaktu dirinya menjabat Presiden.
"Harapan kita kepada presiden Jokowi, meski tahun politik, tahun pemilu, ekonomi ditingkatkan lagi, ditingkatkan daya beli masyarakat. Hanya dengan cara itu, ekonomi masyarakat lebih baik, bahkan lebih sejahtera dibandingkan yang dulu," kata SBY, di halaman kantor DPC Demokrat Kota Serang, pada Kamis malam, 19 April 2018.
Lalu, menjaga kedaulatan negara bersama negara sahabat melalui kemitraan strategis yang dibangun gun bersama negara besar di dunia.
"karena dulu saya mengembangkan kemitraan strategis, kemitraan komprehensif. Indonesia mau bersahabat dgn negara besar, Amerika, Inggris, Prancis, saya kembangkan dengan 16 negara besar. Ada deklarasi yang di teken negara itu," terangnya.
Ditemani oleh istri, putra sulung sekaligus ketua Kogasma, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan menantunya, Anisa Pohan, SBY menerangkan kalau, menjalin persahabatan dengan negara tetangga, harus berdasarkan kesetaraan, dalam menjaga keutuhan negara nya masing-masing.
Salah satu cara menaikkan harga diri Bangsa Indonesia, dengan bergabungnya Nusantara ke G20, APEC hingga menjadi anggota PBB.
Selain itu, melunasi hutang Indonesia di IMF, yang di klaim SBY, lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Agar Indonesia mampu merancang APBN dan program lainnya, tanpa di recoki oleh negara pendonor.
"ketiak saya masuk, masih ada sekian puluh triliun. Kalau masih jadi anggota IMF, kita mau menentukan pembangunan, kita di dikte, karena itu saya lunasi tiga empat tahun lebih cepat. Itu contoh kita ingin daulat di negara kita sendiri," ujarnya.(YDtama/Red)