TOPMEDIA.CO.ID - Sekertaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang, Kiwan Nuryadi menyoroti pelaksanaan open bidding yang diadakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Kiwan Nuryadi pun menyayangkan, proses open biding ini tidak koordinasi dengan komisi 1 DPRD Kabupaten Serang.
Padahal Komisi, tugasnya pada bidang pemerintahan dan BKPSDM adalah salah satu mitra kerja.
"Kami dari Komisi 1 menyayangkan keputusan BKPSDM yang sama sekali tidak melakukan koordinasi dengan diadakan open Bidding untuk mengisi 6 jabatan yang kosong di Pemkab Serang," ujar Kiwan saat dikonfirmasi, Sabtu 30 November 2024.
Baca Juga: Kenaikan Gaji Guru dan Tunjangan Tenaga Pendidik Non ASN Diresmikan Presiden Prabowo Subianto
Padahal, lanjut Kiwan, kinerja dinas terkait di pimpin pelaksana tugas atau plt selama ini sudah berjalan, dan sementara ini tidak ada masalah, pemerintahan pun bisa berjalan seperti biasa.
"Artinya pihak BKPSDM harusnya tidak mesti tergesa gesa untuk melakukan open biding. Yang terpenting pemerintah daerah bisa berjalan kondusif dan berjalan seperti adanya yang dapat mendorong program yang berpihak pada masyarakat," terangnya.
Kiwan Nuryadi menjelaskan, di sisi lain kita kabupaten serang sedang melaksanakan kontestasi poitik.
Harus nya coba menghargai proses politik yang ada karena proses Pilkada pemilihan bupati dan wakil Bupati Serang masih belum selesai.
Baca Juga: APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 Disahkan Sebesar Rp11,548 Triliun, Defisit Rp4 Miliar
Untuk itu dirinya meminta, agar BKPSDM menunda proses open bidding ini sampai pelantikan Bupati dan wakil Bupati terpilih tahun 2024.
"Poses open biding ini seharusnya dilaksanakan setelah Pilkada saja. setelah kita melihat hasil penetapan dan pelantikan bupati terpilih yang baru, karena yang akan memimpin pemerintahan selama 5 tahun kedepan adalah bupati yang baru sehingga bisa lebih bersinergi dengan kepala OPD," pungkasnya.
Diketahui, Jabatan-jabatan yang akan dilakukan open bidding meliputi posisi Sekretaris Daerah, Direktur RSUD Dradjat Prawiranegara, serta Kepala Dinas Perikanan (Diskan).