3.902 KPM di Kota Cilegon Terima BLT BBM

TOPMEDIA.CO.ID - Sebanyak 3.902 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Cilegon menerima bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pemerintah Provinsi Banten. 

Penyaluran bantuan tersebut langsung dihadiri Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar yang didampingi Walikota Cilegon Helldy Agustian di Kantor Samsat Cilegon, Jumat 23 September 2022.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana mengatakan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM untuk Kota Cilegon totalnya sebesar Rp 2,342 miliar.

Baca Juga: Serap Aspirasi HMI, Plh DLH Kota Cilegon Pastikan Persoalan Sampah Tak Terjadi Masalah

“Khusus untuk Kota Cilegon sebanyak 3.902 KPM jumlah uangnya Rp2,341 miliar. Cilegon sudah memenuhi administrasi, termasuk pertanggungjawaban mutlak dari Walikota,” katanya.

 Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan, total penerima KPM pada BLT BBM se-Provinsi Banten sebanyak 75.300 dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 45 miliar. 

“Yang mendapatkan bantuan total di Banten 75.300 sekian KPM dibagi di kabupaten/kota sesuai dengan komposisi jumlah penduduk untuk 4 bulan. Nilainya sama dengan yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat berbasis DTKS itu 150 ribu dikali 4 bulan,” ungkapnya.

Baca Juga: Raker di Bandung, PWKS Usung Kebersamaan dalam Membangun Kota Serang

Al Muktabar menjelaskan, BLT diberikan melalui rekening yang bertujuan untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan. 

“Untuk mengantisipasi oknum nakal dalam penyaluran BLT ini kita menggunakan Instrumen-instrumen yang terukur. Pertama, BLT kepada rekening langsung. Kita sudah mengupayakan, meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan itu karena langsung transfer ke rekeningnya,” jelasnya. 

Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian menuturkan, ribuan penerima BLT BBM tersebar secara merata dari delapan kecamatan yang ada di Kota Cilegon. Dimana penerimanya adalah warga yang membutuhkan.

Baca Juga: Wartawan Ibu Kota Provinsi Banten PWKS Gelar Raker dan Press Tour

 “Memang kita konsentrasinya adalah supir angkutan umum, nelayan, ojek, dan para pelaku usaha mikro yang berasal dari warga miskin dan rentan miskin yang belum mendapat bantuan apapun,” tuturnya.***