• Jumat, 30 September 2022

Pemprov Banten Rencanakan Dana Cadangan Rp 596,471 Miliar Untuk Pemilu Serentak 2024

- Minggu, 7 Agustus 2022 | 17:44 WIB
Pemprov Banten Rencanakan Dana Cadangan Rp 596,471 Miliar Untuk Pemilu Serentak 2024 (Foto: Biro Adpim)
Pemprov Banten Rencanakan Dana Cadangan Rp 596,471 Miliar Untuk Pemilu Serentak 2024 (Foto: Biro Adpim)

TOPMEDIA - Pemprov Banten Rencanakan Dana Cadangan untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 596,471 Miliar. Dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, Pemerintah Provinsi Banten merencanakan dana cadangan Pemilu Serentak 2024 sebesar Rp 596.471.294.000,00.

Dana itu akan dipenuhi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemilu dalam tiga (3) tahun anggaran.

“Pembentukan dana cadangan sebagai mitigasi kemampuan pembiayaan Pemilu Serentak 2024,” ungkap Al Muktabar saat menyampaikan nota pengantar dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pembukaan Masa Persidangan Ke 1 Tahun Sidang 2022 - 2023 dan Penyampaian Nota Pengantar Gubernur tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Sabtu (6/8/2022).

“Pemilihan Umum akan digelar serentak pada tahun 2024 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,” tambahnya.

Baca Juga: Hasil Pertandingann Liverpool dan Chelsea Meraih Hasil Berbeda

Baca Juga: Sosok Riesca Rossiana yang Disebut Nathalie Hoster jadi Orang Ketiga

Dikatakan, Pemprov Banten memandang kebutuhan anggaran menjadi prioritas untuk membiayai setiap tahapan Pemilu Serentak 2024. Mulai dari kebutuhan logistik, honorarium dan pengamanan.

“Semua itu harus benar-benar dipastikan ketersediaan anggarannya dan tentu saja menjadi tugas dan komitmen bersama kita untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Banten,” ungkap Al Muktabar.

“Pembiayaan dilakukan secara berjenjang baik Pemprov, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 41 Tahun 2020,” tambahnya.

Halaman:

Editor: Beni Hendriana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Wakil Walikota Cilegon Minta Fokus Tangani Stunting

Kamis, 29 September 2022 | 19:00 WIB

DKPP Kota Cilegon Dukung Penurunan Stunting

Kamis, 29 September 2022 | 18:44 WIB

PLN: Program Kompor Listrik Batal

Selasa, 27 September 2022 | 22:14 WIB

Rapat Koordinasi Bencana, Ini Langkah Kelurahan Sukmajaya

Selasa, 27 September 2022 | 21:24 WIB

Kota Cilegon Kunjungan Terakhir KPK, Ini Alasannya!

Selasa, 27 September 2022 | 09:45 WIB
X