SERANG, TOPmedia – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengimbau, kepada para Calon Kepala Desa (Cakades) dan Tim Sukses (Timses) harus siap menerima kemenangan maupun kekalahan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak pada 31 Oktober 2021.
Sehingga, kata dia, pada gelaran pesta demokrasi lima tahunan itu tidak terjadi perpecahan atau permusuhan antar masyarakat.
“Pilkades tetap dilaksanakan tanggal 31 Oktober. Pokoknya seluruh calon kepala desa tim sukses harus siap menang dan harus siap kalah. Siapapun yang terpilih itulah yang terbaik di desa itu, harus di dukung tidak boleh ada perpecahan,” kata Entus ditemui di Pendopo Bupati Serang, Rabu(27/10/2021).
Bahkan, Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Serang ini memastikan, melakukan pengamanan khusus atas pemetaan desa yang melaksanakan pilkades rawan akan konflik dengan melibatkan unsur Polri dan TNI.
“Untuk desa-desa yang rawan sudah di petakan nanti makanya dalam pilkades ini kita melibatkan unsur Polri, TNI bisa membantu kami memtakan mana-mana desa di anggap rawan. Ibu Bupati Serang juga pada saatnya pilkades memerintahkan kepada seluruh kepala OPD beserta jajaran melakukan monitoring ke desa-desa yang melaksanakan pilkades. Kita akan melakukan upaya yang terbaik supaya menjaga kondusifitas daerah kita,”ungkap Entus.
Selain itu, Entus menyampaikan, terima kasih kepada Dinas Kesehatan (Dinkes), para camat dan seluruh pihak yang membantu dalam percepatan vaksinasi di 144 desa yang akan melaksanakan pilkades serentak.
Sedangkan terkait politik uang yang dilakukan para calon kades, Entus berharap, tidak terjadi di Pilkades Serentak di Kabupaten Serang. Artinya, pesta demokrasi harus di maknai bahwa masyarakat ini punya kesempatan untuk menentukan pimpinan di tingkat desa sesuai dengan aspirasinya, sesuai dengan penilaiannya mana yang terbaik menurut masyarakat jangan di dasarkan pada hal-hal lain.
“Kemudian juga kita harapkan berdemokrasi di desa ini supaya lebih dewasa lagi, kita lihat barangkali dari sisi leadership, kompetensinya, bagaimana dia bermasyarakat selama ini, itu yang barangkali menjadi pertimbangan-pertimbangan oleh masyarakat di jadikan pimpinana di desa,”jelas Entus.
Kendati begitu, jika kedapatan ada yang melakukan politik uang tentunya sanksi sudah di atur. Adapun jika menyangkut pidana panitia pengawas (panwas) yang akan menangani pelanggaran tersebut.
“Panitia lebih kepada administrasi, kalau ada pelanggaran biar panwas yang bekerja apakah nanti bisa diselesaikan di tingkat panwas atau lanjut ke aparat penegak hukum. Kita menerima laporan saja, tapi sifatnya dari pemda tidak menghendaki adanya politik uang, adanya hal-hal mengganggu keharmonisan hidup bermasyarakat di desa dengan adanya pilkades ini. Tetap persatuan, kesatuan, silaturahmi persaudaraan itu harus menjadi nomor satu, tidak boleh di kalahkan oleh kepentingan sesaat dalam pilkades ini,” tutup Entus seraya mengakhiri wawancara. (Feby/Red).
