JAKARTA,TOPmedia – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mendatangi Kantor Kementerian dalam negeri, Senin (17/5/2021) pada hari pertama masuk kerja usai libur lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah.
Kedatangannya untuk memastikan langkah dan kebijakan yang akan diambil Pemprov Banten dengan memberikan satu kali honorarium kepada pegawai Non ASN sebagai pengganti tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri, namun tetap tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan
“Alhamdulillah atas arahan Pak Gubernur, kami diterima dengan baik tadi oleh Pak Dirjen Keuangan Daerah Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, M Ardian, dan Insya Allah pekan ini juga honorarium pengganti THR pegawai Non ASN bisa dicairkan,” kata Andika.
Pada kesempatan tersebut, pihaknya mengucpkan terimakasih kepada para pegawai Non ASN atau biasa disebut honorer di lingkungan Pemprov Banten karena sudah mengabdi dan membantu Pemprov Banten dalam mewujudkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melayani masyarakat Banten.
Andika juga tidak lupa memohon maaf atas keresahan yang sempat terjadi sebelumnya di kalangan pegawai Non ASN mengingat sempat terganjalnya pemberian THR tersebut.
“Saya dan juga Pak Gubernur mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf kepada rekan-rekan pegawai Non ASN di Pemprov Banten. Alhamdulillah sekarang persoalan ini sudah selesai,” ujarnya seraya juga tak lupa mengaku berterima kasih kepada Kemendagri, khususnya Direktorat Jenderal Keuangan Daerah yang telah memfasilitasi persoalan tersebut.
Lebih jauh Andika mengaku, dirinya sengaja mendatangi Kemendagri di hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran tersebut atas arahan Gubernur Wahidin Halim mengingat beberapa hari sebelum libur Lebaran lalu terjadi gejolak mengenai terganjalnya pemberian THR bagi pegawai Non Asn di lingkungan Pemprov Banten.
THR tidak dapat dibagikan kala itu usai Kemendagri mengingatkan bahwa pemberian THR kepada pegawai Non Asn sebagaimana diatur dalam PP 63/2021 hanya bisa diberikan kepada pegawai non ASN tertentu, alias tidak bisa diberikan kepada semua pegawai non ASN.
Padahal Pemprov Banten sendiri sudah menganggarkan dana sebesar Rp49 miliar di APBD Banten untuk memberikan dana THR kepada seluruh pegawai non ASN di lingkungan Pemprov Banten. Menyikapi hal tersebut, Pemprov Banten lalu mengumumkan akan memberikan tambahan honorarium satu bulan sebagai pengganti THR kepada pegawai Non ASN.
Sementara itu Kepala BPKAD, Rina Dewiyanti mengaku selanjutnya pihaknya akan segera memproses pemberian honrarium pengganti THR kepada pegawai Non ASN pemprov Banten tersebut.
“Kan sudah clear tadi, intinya Kemendagri membolehkan pemberian tambahan honor tersebut dan tidak melanggar ketentuan. Ya secepatnya akan kami proses,” katanya.(Adv)
