SERANG, TOPmedia - Penerapan work from home (WFH) terus dilakukan dalam menekan penyebaran dan penularan pendemi covid-19, khususnya dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Komarudin mengatakan, dan selama penerapan WHF tersebut, kata dia, roda pemerintahan dilingkungan Pemprov Banten terbukti masih terus berjalan normal.
Atas kondisi itu, sambung Komarudin, pihaknya kerap mempertanyakannya mengenai keberadaan dan jumlah pegawai yang ada dilingkungan Pemprov Banten, mengingat jumlahnya yang tida sedikit mencapai puluhan ribu orang.
Sementara, selama pendemi covid-19 seperti sekarang denganb diterapkannya pemberlakuan WFH,kata dia, roda pemerintahan dilingkungan Pemprov Banten masih bisa berjalan normal.
"Makanya saya suka berfikir, apakah jumlah pegawai kita (Pemprov Banten) ini berlebih. Buktinya, dengan WFH ini, semuanya tetap berjalan normal," kata Komarudin, saat menghadiri dialog Ramadhan bersama pokja wartawan harian dan elektronik Provinsi Banten, di gedung taman aspirasi, KP3B, Kota Serang, Senin (26/4/2021).
Menurutnya, meski hampir sebagian ASN Pemprov Banten bekerja dari rumah, sejumlah kegiatan dan rapat-rapat yang mengharuskan dihadiri banyak peserta, buktinya sampai saat, semuanya masih tetap bisa berjalan, dengan pemanfaatan perkembangan teknologi seperti zoom meeting, semuanya masih berjalan normal.
Disisi lain, Komarudin menyebut, fase tertinggi dari capaian ASN adalah berbasis kinerja, buka pada tinggkat kehadirannya saja, sehingga pihaknya tidak terlalu merisaukan ASN yang tidak hadir, selama kinerjanya sangat baik.
Menurutnya, jika Pemprov Banten mau melakukan perampingan pegawai, APBD Provinsi Banten bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur lain, karena sekitar 20 persen APBD Banten sudah tersedot untuk itu.
"20 persen APBD kita digunakan untuk gaji pegawai. Tapi ini sudah termasuk bagus, tidak mencapai 50 persen," tandasnya. (Den/Red)
