SERANG,TOPmedia - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengakui jika pihaknya kerap menemukan Peraturan Daerah (Perda) yang dalam perjalanannya merupakan hasil copy paste dari daerah lainnya.
Meski begitu, pihaknya tidak mempersoalkan proses pembuatan produk hukum suatu daerah merupakan hasil copy paste dari daerah lain, asalkan Perda yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi daerahnya masing-masing.
"Apakah copy paste itu salah? tidak. Tapi kontennya harus disesuaikan dengan keburuhan dan kondisi daerah masing-masing. Boleh saja copy paste, yang penting bermanfaat bagi daerah yang memakainya. Tapi tentunya,kontennya disesuaikan dengan kondisi, budaya, sosial yang ada yang akan mengambil Perda itu," tegas Akmal, saat peluncuran Aplikasi e-Perda Kemendagri di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang Selasa (30/3/2021).
Meski begitu, pihaknya enggan menyebutkan jumlahnya dan daerah mana saja yang melakukan duplikasi Perda hasil finalisasi Kemendagri. Termasuk daerah yang kedapatan karena lupa menghapus daerah yang dicontek.
"Saya tidak mau sebutkan jumlahnya dan daerahnya. Tapi memang beberapa Perda yang kami fasilitasi dulunya banyak diantaranya memang ada duplikasi dari daerah lain. Bahkan tadi ada yang lupa menghapus daerah pemilik Perda yang dicontek," kata Akmal.
Pada sisi lain, pihaknya mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama dalam mengawasi perjalanan sebuah pembentukan Perda di daerahnya, termasuk dengan memberikan masukan agar Produk hukum yang dihasilkan lebih berkualitas. (Den/Red)
