CILEGON, TOPmedia - Walikota Cilegon Edy Ariadi mengimbau agar proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Cilegon tidak ada penyelewengan. Pasalnya, pada penyaluran sebelumnya, walaupun tidak terlihat pihaknya masih menerima laporan adanya pengelewengan.
"Sekarang pengawasan lebih ditingkatkan, karena ada pantauan dari Polres juga, maka harus hati-hati lah," ujar Edi, usai membuka rapat titik koordinasi BPNT se Kota Cilegon, di Green Hotel, Kota Cilegon, Selasa (22/10/2019).
Menurut Edi, bentuk penyelewengan yang kerap dilaporkan ke dirinya, yakni pengurangan jumlah bantuan yang diserahkan ke masyarakat. "Bentuknya ya harusnya menerima beras 10 jadi 9 kg misalnya, telornya harus berapa cuma 8. Soalnya orangnya ga lihat tapi ada aja orang yang laporan, kan jadi repot," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon, Abadiyah mengungkapkan, dibanding tahun 2019 jumlah penerima BPNT di 2020 menurun, yakni dari 10.383 kepala keluarga (KK) menjadi 9.887 KK. Ada beberapa penyebab terjadinya penurunan jumlah penerima, salah satunya sudah meningkatnya kesejahteraan penerima di tahun sebelumnya.
"Banyak faktor yang menyebabkan penurunan jumlah penerima, ada yang sudah mampu, meninggal dan pindah alamat. Namun, yang paling dominan meningkatknya kesejahteraan sosial masyarakatnya. Karena dibantu berbagai program, ada Jamsosrtu, PKH dan JSCM," tuturnya.
Ia juga mengungkapkan, pada program BPNT ini pihaknya tidak memberikan bantuan berupa uang senilai Rp 110.000 per bulan. Akan tetapi, dalam program ini pihaknya memberikan bantuan berupa barang, seperti beras dan telor.
"Jadi memang dulu ada Raskin setelah itu Rastra, sekarang diganti menjadi BPNT. Dulu per RTS sekarang per KK. Selain itu, berasnya yang disalurkan cukup bagus, dan kami juga memberikan pendamping nasi berupa telur," katanya. (Ik/Red)
