SERANG, TOPmedia – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Banten menilai hasil survei kinerja Gubernur Banten, yang dirilis oleh DPD Partai Demokrat beberapa waktu lalu, adalah bentuk perhatian dari partai terhadap kinerja kadernya.
“Kami menilai positif hal tersebut, karena hal itu sebagai bentuk perhatian dari partai terhadap kinerja kadernya dan juga bagi masyarakat agar kepala daerah dapat lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Ketua ICMI Banten, Dr. Lili Romli, Selasa (9/4/2019).
Namun demikian, lanjut Lili Romli, secara kasat mata banyak kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi Banten di bawah duet Wahidin Halim dan Andika Hazrumi. Seperti capaian IPM sebesar 71,77%, laju pertumbuhan ekonomi 6,0%, tingkat kemiskinan 5,13%, dan tingkat pengangguran terbuka 8,45%.
Selain itu, kata Lili Romli, seperti disampaikan oleh Rektor Untirta, Prof. Dr. Sholeh Hidayat, capaian-capaian yang dilakukan WH-Andika banyak membawa dampak positif terkait dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan good governance.
Berita Terkait: Rektor Untirta Nilai Hasil Survei DPD Demokrat Banten Tidak Sesuai Fakta
“Oleh karena itu, jika menilik survei internal yang dilakukan oleh DPD Partai Demokrat, menjadi sesuatu yang perlu penjelasan lebih jauh terkait hasil yang diekspose tersebut. Sehubungan dengan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, misalnya terkait metodologi yg digunakan serta unit sample yang diambil apakah untuk skala provinsi atau skala kabupaten/kota karena saya mendengar bahwa beberapa hasil survei juga di arahkan kepada kinerja bupati/walikota dari kader partai tersebut,”tuturnya.
Lebih lanjut, Lili Romli mengatakan , bagaimana bentuk kinerja yang dimaksud dan dimintakan penilaiannya kepada masyarakat, seperti jika menggunakan skala linkert, maka harus dapat dipastikan bahwa responden memahami bentuk pertanyaan yang diberikan, karena tidak mungkin ditanyakan bagaimana kinerja gubernur menurut anda? Tentu lazimnya akan ditanyakan beberapa bidang pembangunan sebagai hasil kerja dari sang gubernur.
“Dengan demikian, hasil kinerja merupakan indeks komposit dari penilaian hasil pembangunan yang dirasakan masyarat dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi perdagangan, sosial, dan lain lain,”katanya.
Sehingga, kata Lili Romli, survei tersebut harus juga menjelaskan kinerja Gubernur dalam bidang apa? Mengingat bidang pembangunan yang menjadi tanggung jawab gubernur tidaklah sedikit. Selain itu juga ada bidang pembangunan atau urusan yang menjadi kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tentu hal tersebut harus dipilah-pilah.
“Begitu juga jika hasil yang ditanyakan tentang sulit mencari pekerjaan, harga kebutuhan pokok dan jalan yang rusak atau tidak memadai, maka bisa jadi kinerja program pada bidang lainnya tinggi. Dengan kejelasan pengertian kinerja tersebut, maka langkah perbaikan sebagai solusi atas masalah yang ditemukan, bisa dengan mudah dilakukan,”ujarnya menandaskan. (Ik/Red)
