SERANG,TOPmedia - Pemerintah Provinsi Banten saat ini tengah menggenjot agar masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaksimalkan fungsi website milik masing-masing OPD untuk menyebarluaskan informasi ke masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Diskominfo Provinsi Banten, Komari pada Bimtek Penayangan Data Informasi di Website di Ruang Rapat Lantai 6 Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten, KP3B Curung Kota Serang, Selasa (3/5/2019).
Dijelaskan Komari, informasi merupakan kebutuhan bersama. Sedangkan website adalah saluran yang cukup efektif untuk menyebar dan mencari informasi.
"Para aparatur PPID Utama dan PPID Pembantu Provinsi Banten agar lebih meningkatkan peran bidangnya untuk menguatkan informasi di website. Karena monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Publik, melihat data dan informasi itu sendiri," harap Komari.
"Karena data dan informasi lengkap yang tersedia di website, akan mengurangi potensi sengketa informasi publik," tegasnya
Sementara itu, perwakilan dari Biro Humas Kemenkominfo, Soekartono menegaskan, website langsung terhubung dengan dunia. Website saat ini sudah dilengkapi dengan aplikasi penterjemah serta terintegrasi dengan media sosial.
"Untuk informasi terbuka, pilihan hosting bisa di dalam atau di luar negeri. Sedangkan konten (materi isi) supaya kuat harus berdasar UU No 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik," jelas Soekartono.
Masih menurut Soekartono, website harus menyediakan informasi berkala yang terdiri dari 10 subjek serta satu subjek informasi serta merta. Sedangkan infomasi setiap saat terdiri dari 15 subjek berdasar atas permintaan melalui meja (desk) layanan.
Sementara itu, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Banten Amal Herawan Budhi, saat ini Provinsi Banten cukup informatif. Berada di peringkat IV di bawah DKI Jakarta, Jabar, dan Jatim.
"Bahkan Provinsi Banten telah membuat aplikasi Jawara e-gov yang menaungi aplikasi yang telah dibuat dan dikembangkan OPD Provinsi Banten untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. Nantinya Jawara e-gov menjadi dashboard pimpinan untuk memantau kinerja dan pelayanan OPD," jelasnya. (Beni/Red)
