JAKARTA, TOPmedia – Tanah seluas 17,89 hektar, disiapkan Pemerintah Provinsi Banten untuk pembangunan hunian tetap bagi korban tsunami Selat Sunda. Penyediaan lahan tersebut berlokasi di Kab. Pandeglang yang tersebar di 6 (enam) titik. Dan, dari tanah seluas itu, akan dibangun sebanyak 717 unit rumah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Muhtarom, dalam Rapat Kerja dan Dengar Pendapat Tim Pengawan Penanganan Bencana DPR RI. Selain membahas tentang bencana tsunami Banten dan Lampung, rapat tersebut juga membahas melakukan Penanganan Bencana Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat (Sulbar).
Muhtarom menjelaskan, penyediaan lahan tersebut berlokasi di Kab. Pandeglang yang tersebar di 6 (enam) titik. Dari tanah seluas itu, akan dibangun sebanyak 717 rumah hunian tetap yang dilaksanakan oleh Pemprov Banten dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain itu, dalam proses recovery, akan dilakukan terhadap 324 unit rumah rusak ringan dan sedang.
”Gubernur Banten H. Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten H. Andika Hazrumy, selalu mengintruksikan untuk segera melakukan rekontruksi dan recovery terhadap korban dan wilayah terdampak tsunami Selat Sunda akhir tahun lalu,”ungkap Muhtarom, di gedung DPR RI, Kamis (24/1/2018).
Muhtarom menjelaskan, ketika bencana tsunami Selat Sunda menghantam Provinsi Banten, mengintruksikan jajarannya untuk bergerak cepat menangani bencana. Dalam tempo yang tidak terlalu lama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten menurunkan alat-alat berat untuk membuka akses lokasi-lokasi bencana.
“Berbarengan dengan itu, tim kesehatan dan tim evakuasi langsung melakukan pertolongan kepada para korban. Tindakan ini, disusul kemudian oleh bantuan logistik ke lokasi bencana. Selanjuthya, didirikan posko-posko bantuan dan dapur umum. Saat ini juga, terus dilakukan upaya trauma healing bagi korban selamat,” kata Muhtarom.
Selain itu, lanjut Muhtarom, Pemprov Banten juga memberikan pengobatan gratis kepada seluruh korban tsunami Selat Sunda. “Sampai saat ini, Pemprov Banten sudah mengeluarkan anggaran lebih dari Rp1,5 M untuk biaya pengobatan dan perawatan korban tsunami.
Dalam kesempatan itu, Fahri Hamzah selaku pimpinan rapat meminta, kementrian dan pemeritnah daerah bergerak lebih cepat untuk penanganan pasca bencana. “Apabila pemerintah daerah merasa kekurangan biaya, segera ajukan proposal bantuan kepada pemerintah pusat,” tandas Fahri Hamzah.(RED)
