SERANG, TOPmedia - Pemerintah Provinsi Banten membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk civitas akademika, baik yang ada di dalam maupun di luar Provinsi Banten, guna membangun Provinsi Banten.
“Pemprov butuh dukungan support dari seluruh civitas akademika guna mendukung pembangunan di provinsi banten,” ungkap Wakil Gubernur Andika Hazrumy, saat membuka seminar nasional "Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Daerah" Universitas Pasundan (UNPAS) di Pendopo KP3B, Selasa (13/2/2018).
Dihadapan dosen dan mahasiswa yang hadir, Wakil Gubernur termuda se Indonesia ini juga menjelaskan tiga bidang yang saat ini menjadi prioritas pemerintah Provinsi Banten dalam beberapa tahun kedapan.
“Yang menjdi konsen pemprov banten yaitu tiga bidang pelayanan. Pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan infrastruktur”, ujarnya.
Untuk pendidikan, jelasnya, pemerintah provinsi di tahun 2018 menargetkan bebas biaya untuk sekolah menengah keatas atau kejuruan yang ada di Banten. Sementara untuk kesehatan, rencana Pemprov Banten untuk menggratiskan biaya kesehatan hanya dengan menggunakan KTP , hingga saat ini masih dalam proses koordinasi. Hal ini mengingat adanya aturan-anturan yang berbenturan dengan pemerintah pusat.
“Anggarannya sudah ada, hanya saja kita masih terbentur dengan beberapa peraturan Menteri Dalam Negeri. Meski demikian, Saya bersama Pak Gubernur terus berupaya agar cita cita masyarakat ini bisa terwujud, yaitu mendapatkan pelayanan keaehatan gratis hanya dengan KTP,” sambungnya optimis.
Dan untuk masalah infrastruktur, Wagub mengakui masih terjadi kesenjangan pembangunan di beberapa wilayah, khususnya antara wilayah Tangerang raya dengan daerah Banten bagian selatan.
“Kita akui disparitas antar wilayah itu ada. Wilayah tangerang dengan lebak pandeglang misalnya. Namun kami akan terus berupaya agar kesenjangan pembangunan di banten bisa segera teratasi,” sambungnya.
Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Serang Tatu Chasanah, Ketua Kaprodi Magister Admisnistrasi Publik UPAS, Ketua Indonesia Asociation for Publik Administration (IAPA) Jawa barat serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten.(ARTP/Red)
