SERANG,TOPmedia - Bobroknya lembaga pengadaan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) dibawah naungan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Banten mulai mencuat ke permukaan. Sejumlah anggota Pokja mulai membongkar 'Aib' di tubuh mereka sendiri setelah sekian lama mereka tutupi.
Salah satu anggota Pokja yang meminta namanya tidak disebutkan menyampaikan bahwa pihak Kepala ULP dan Sekretaris ULP sudah terindikasi melakukan Kolusi dan Nepotisme dalam pemberian SPT (Surat Perintah Tugas) terhadap anggota pokja ULP Banten yang berjumlah 36 orang.
"dari 36 anggota pokja ULP dalam satu tahun pemberian pekerjaannya tidak merata, ini jelas jadi pertanyaan besar, ada apa dengan kepala ULP dan Sekretaris. Padahal banyaknya tugas menangani pekerjaan lelang bagi anggota Pokja sangat berpengaruh terhadap point prestasi dan tunjangan," tutur anggota Pokja yang meminta namanya dirahasiakan.
Dilingkungan ULP juga beredar kabar ada 'tangan malaikat' yang sangat berkuasa dalam mengeluarkan SPT dan 'menunjuk' para anggota pokja untuk mengawal proses lelang pekeerjaan yang nilainya sangat besar.
Informasi tersebut juga sudah ramai ke permukaan setelah puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Anti Kolusi dan Nepotisme, menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor Biro Adpem Pemprov Banten. Dalam aksinya massa menyebut, jika oknum Biro Adpem yang membawahi Unit Layanan Pengadaan (ULP) banyak melakukan kolusi dan nepotisme, terutama dalam hal pemberian SPT kepada anggota Pokja.
"Kita menemukan data bahwa ada pembagian SPT terhadap anggota pokja mencerminkan kolusi dan nepotisme. Itu jelas ada permainan ULP, terutama kepala biro dan sekretaris yang juga menjadi motornya," teriak Poppy Yusuf, salah satu orator aksi.
Mereka pun mendesak agar Gubernur Banten Wahidin Halim, mengevaluasi secara menyeluruh seluruh pegawai di ULP dan mencopot jabatan Mahdani dan Saiful Bahri dari jabatannya, karena dianggap menjadi buang keladi terjadinya kekisruhan yang terjadi di layanan pengadaan di Pemprov Banten.
Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa yang juga menjadi Sekretaris Kelembagaan di ULP Banten, Saiful Bahri membantah keras tudingan bahwa terjadi nepotisme dalam pemberian SPT kepada anggota Pokja. Menurutnya penentuan anggota pokja sudah berdasarkan pertimbangan profesional lembaga.
"Saya dari sekretariat dan kepala ULP dibantu Kepala Bidang selalu melihat latar belakang pendidikan dan kemampuan anggota pokja sebelum memberikan SPT terhadap anggota pokja dalam menangani proses pekerjaan lelang," ujar Saiful, Kamis (14/09/2015).
Menurut Saiful, terkait tudingan bahwa ada unsur kolusi atau nepotisme itu sama sekali tidak berdasar. "Kalau anggota pokja 'bermain' dengan para pihak ketiga untuk memenangkan satu pekerjaan itu memang sudah seringkali terjadi dan menjadi rahasia umum. Kita pun dari lembaga tidak bisa memantau aktivitas anggota pokja selama 24 jam," kata Saiful.
Sementara itu Kepala Biro Adpem Pemprov Banten, Mahdani juga membantah bahwa terjadi ketidakmerataan dalam pemberian SPT kepada para anggota Pokja seperti dikeluhkan para anggota pokja.
"Saya hanya menetapkan SPT yang diusulkan sektariat dengan pertimbangan pemerataan. Kemudian masuk ke saya dan langsung di tanda tangan. Selanjutnya pokja lah yg memutuskan hasilnya. Menurut saya tahun ini jauh lebih merata. Bahkan kalau paket 1 telah selesai bisa ditunjuk ke paket lain. Setelah ada hasil kerja pokja saya hanya melaporkan hasilnya ke pimpinan yakni gubernur Banten," ujar Mahdani, Jumat (15/09/2017). (Ben/red/TM)
