SERANG, TOPmedia - Dalam menindaklanjuti hasil evaluasi redaksi 2016 yang sudah dilakukan pada tanggal 24 Januari 2017, bulan lalu. Pj Gubernur Banten beserta tim KPK dan para anggota kepemerintahan Provinsi Banten menggelar kembali rapat perencanaan aksi terkait perbaikan tata kelola pemerintahan Provinsi Banten secara tertutup, Senin (20/2/2017).
"Hari ini kami datang dengan tim untuk menindaklanjuti hasil evaluasi redaksi 2016 yang sudah dilaksanakan bulan kemarin. Intinya KPK tetap berkomitmen untuk mengawal perbaikan tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten," kata Kepala Satuan Tugas Korsupgah KPK, Asep Rahmat Suwandha kepada awak media, usai rapat di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang.
Adapun hasilnya, Asep menyampaikan bahwa ada 6 topik terkait pengawalan yang sudah dirapatkan. Diantaranya terkait dengan pengelolaan APBD di Pemprov Banten. Kedua, terkait pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga terkait dengan pelayanan izin dan non perizinan di Pemprov Banten.
"Yang keempat soal ikatan. Ini kita dorong adopsi E-samsat dari Jawa Barat yang harus segera diselesaikan. Terus ditambah dengan penggalian potensi-potensi pendapatan yang lain-lain, yang kita lihat perencanaannya belum baik sesuai harapan berdasarkan potensi," tuturnya.
Hal yang lain, terkait pengelolaan SDM, yang termasuk road map management SDM di dalamnya harus jelas dan terbuka kedepannya. Dan terakhir, terkait pengawasan pengendalian yang didalamnya membahas penegakan integritas yang belum efektif dan fungsi inspektorat yang bukan hanya sekedar memeriksa saja. Namun, harus mampu menjadi quality insurance dan early warning system dalam pengendaliannya.
"Saya kira dalam 6 hal ini mempunyai profil resiko korupsinya masing-masing," ujarnya. (Be/Red)
