SERANG, TOPmedia - Merebaknya isu jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, membuat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata angkat bicara.
Dalam sambutannya, di Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Provinsi Banten Tahun 2017 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Alexander mengatakan rekrutmen pegawai yang bermasalah (jual beli jabatan) menjadi pintu masuk tindak pidana korupsi oleh pejabat sekelas kepala dinas.
"Rekrutmen pengisian pegawai langkah awal mencegah tindak pidana korupsi. Bisa dibayangkan Kepala Dinas yang membayar sampai ratusan juta (untuk memperoleh jabatan). Apa yang terjadi, pasti dia akan berpikir cara mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan," katanya, Selasa (24/1/2017).
"Apalagi uang tersebut dari utang, dia (Kepala Dinas) akan berpikir untuk mengambalikan (piutang)," sambungnya.
Alexander menyebut jika terjadi jual beli jabatan maka akan terjadi lingkaran setan yang tidak putus-putus dalam mengelola pemerintahan. "Ini saya kira bisa juga terjadi di tingkat pejabat tataran bawah (Eselon III dan IV)," tandasnya.
Menanggapi pelantikan pejabat eaelon II dan III di lingkungan Pemprov Banten kemarin, Alexander berharap pelantikan pegawai didasarkan pada profesionalisme pegawai, bukan karena ada jual beli jabatan apalagi ada janji upeti.
“Pertimbangannya hanya profesionalisme tidak ada unsur lain karena layak dan pantas saja. Tidak ada lagi hutang budi untuk membayar pimpinan atau pejabat yang mempromosikan bapak/ibu semua. Sangat enak kerja tanpa ada rasa hutang budi. Kita menduduki jabatan bukan karena hadiah,” pungkasnya.(Oc/Red)
