TOPMEDIA.CO.ID - Pandemi covid-19 membuat daerah, khususnya Provinsi Banten harus memutar otak untuk mencarikan alokasi anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2020 kemarin.
Tidak jarang daerah harus meminjam kepada pusat, seperti dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Banten yang mengajukan pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur mencapai Rp 4,9 triliun lebih. Namun, yang berhasil terealisasi Rp 800 miliarnya saja.
Pinjaman Provinsi Banten dengan bunga 0 persen berlaku untuk Rp 800 miliar, sedangkan untuk Rp 4,1 batal lantaran ada pengenaan bunga.
Baca Juga: DPD Persagi Provinsi Banten: Terjadinya Stunting Lantaran Terdapat Beberapa Faktor
Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, atas pengajuan pinjaman tersebut, Pemprov Banten harus mulai mencicil pinjaman kepada PT.SMI, mulai tahun 2021 kemarin dan berakhir di tahun 2028 besok.
Nilainya bervariasi, untuk tahun 2021 sebesar Rp 10,4 miliar, sedangkan tahun 2022 Rp 36,1 miliar.
"Cicilan pokok di mulai tahun 2021 dan berakhir di tahun 2028. Tahun 2021 sebesar Rp 10, 4 miliar, Tahun 2022 sebesar 36, 1 miliar," terang Rina, kepada www.topmedia.co.id, Senin (7/2).
Baca Juga: Pemprov Banten Kampanyekan Pemenuhan Gizi Cegah Stunting dan Oblesitas
Berbeda pada tahun 2023 hingga 2027, cicilan yang harus dialokasikan pada APBD Provinsi Banten dengan nilainya flat, yaitu Rp 139 miliar.
"Mulai tahun 2023 sampai dengan 2027, per tahun masing-masing sebesar 139 M lebih," lanjut Rina.
Untuk diketahui, periode kepemimpinan WH - Andika diperkirakan akan berakhir bulan Mei 2022 ini, dengan begitu, siapapun pemimpin Provinsi Banten selanjutnya harus memikirkan sisa utang yang harus dibayarkan kepada PT. SMI.Tahun 2023 hingga 2027 masing-masing setiap tahunnya mencapi Rp 139 milair.
Baca Juga: Gubernur Banten : Tangerang Raya Disepakati Tidak Ada PTM
Terakhir untuk tahun 2028, sambung Rina, Pemprov Banten harus kembali menyediakan anggaran Rp 95 miliar untuk mencicil pinjaman kepada PT.SMI.