Tinjau Lokasi Banjir, Walikota Serang dan Ketua Satgas Ditolak Warga! Bongkar Paksa Tanpa Kompensasi

photo author
- Senin, 5 Mei 2025 | 17:59 WIB
Walikota Serang, Budi Rustandi dan Ketua Satgas saa ketemu warga (Topmedia.co.id/Istimewa)
Walikota Serang, Budi Rustandi dan Ketua Satgas saa ketemu warga (Topmedia.co.id/Istimewa)

TOPMEDIA.CO.ID - Banjir yang terus melanda Ibukota Banten yaitu Kota Serang, mulai jadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Serang.

Seperti halnnya di daerah Pandean Kota Serang, yang kemarin mengalami banjir besar akibat hujan yang turun secara terus menerus.

Hari inipun, Walikota Serang, Budi Rustandi bersama Ketua Satgas Percepatan Pembangunan, Wahyu Nurjamil meninjau lokasi banjir di Sumur maja, Kepandean RT 03 RW 06 Kelurahan Kaagungan, Kota Serang, Senin 5 Mei 2025.

Baca Juga: Di Peringatan Hardiknas, Walikota Serang Malah Cengar Cengir Lupa Realisasikkan Program Seragam Gratis

Pada peninjau tersebut, Walikota Serang, Budi Rustandi maupun Ketua Satgas sempat mendapatkan penolakan dari warga, dimana warga tidak mau adannya penggusuran rumah di pandean.

Pada kesempatan tersebut, Walikota Serang, Budi Rustandi mengatakan, bahwasannya kali ini bersama Satgas dan seluruh jajaran mengecek kedua kalinya, dan banyak aliran sungai menjadi sempit, dan tertumpuk sampah.

"Makannya, diatas aliran sungai di tindak tegas, kalau tidak bisa bongkar sendiri akan kita bongkar," tegasnnya kepada wartawan.

Baca Juga: Disebut Sebagai Pewaris Nabi, Gubernur Banten Andra Soni Ajak Masyarakat Teladani Para Ulama

Tak sampai disitu, masih kata Budi Rustandi, banjir sendiri terdapat pada 5 sampai 7 titik.

"Jadi air ini harus mengalir, supaya tidak terjadi banjir dahsyat. Makannya, masyarakat yang membangun di aliran sungai tolong bongkar, kalau tidak mau di bongkar kita akan bongkar," jelasnnya.

Sementara itu, Ketua Satga Pecepatan Pembangunan, Wahyu Nurjamil menambahkan, bahwasannya pada pembongkaran rumah di bantaran sungai tidak ada kompensasi.

Baca Juga: PENGUMUMAN KEHILANGAN

"Sesuai aturan tidak ada kompensasi, ini untuk salurah air supaya lancar. Makannya perlu adanya pembongkaran," tegasnnya.

"Memang, keinginan warga tidak sesuai keinginan pemerintah. Sebab itulah, pembangunan terhambat dan banjir terus terjadi," tuturnnya.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Febi Sahri Purnama

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

PWNU Banten Serukan Islah Terkait Konflik di PBNU

Selasa, 2 Desember 2025 | 15:24 WIB
X