2.901 ASN Pemprov Banten Akan Mengikuti Assesmen Secara CAT, Apakah Itu?

TOPMEDIA - Mulai kemarin jumlah ASN Pemprov Banten yang akan mengikuti asesmen tercatat sebanyak 2.901 orang.

Asesmen adalah sebuah proses ujian penilaian kompetensi ASN sesuai keilmuannya, nanti hasilnya akan menjadi dasar pimpinan untuk penempatan bidang kerja seorang ASN. 

Proses assesmen ini dilakukan secara CAT dilaksanakan untuk eselon 3 dan eselon 4. Sementara untuk jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) akan dilakukan di Bandung, Kantor Regional III BKN.

Baca Juga: Surat Edaran Pembelajaran Ramadan Siap Ditandatangani, Mendikdasmen Ungkap Termasuk Ada Aturan untuk Siswa Non Muslim

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur A Damenta membuka Penilaian Kompetensi dan Potensi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2025 di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin 20 Januari kepada wartawan.

“Alhamdulillah sesuai dengan janji saya, penataan kelembagaan dimulai. Hari ini kita mulai asesmen untuk pejabat administrasi dan pengawas. Hari ini ada dua tahap, pertama 100 orang dan yang kedua juga 100 orang,” ungkapnya.

Dikatakan A Damenta, bahwa semua jabatan struktural dan fungsional semua harus ikut Assesmen.

Baca Juga: TikTok Diblokir di Amerika Serikat, Begini Nasib Para Seleb Asal Negeri Paman Sam yang Punya Jutaan Fans

"Kita ingin benar-benar membuat kelembagaan semua SDM Provinsi Banten ini profesional, kompeten, dan sesuai dengan tempatnya. Setelah asesmen ini kita tahu kompetensinya dimana, itu yang kita dipakai,” ungkap A Damenta.

Ditegaskan, soal-soal yang diberikan BKN dalam CAT adalah soal standar nasional.

Soal-soal yang sudah mengadopsi untuk penilaian kompetensi dan potensi. Sehingga, hasilnya akan dipakai untuk dimana seseorang akan ditempatkan.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Nasional Wahyu sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Provinsi Banten.

“Khususnya kepada Pak Pj Gubernur dan Pak Plh Sekda, dimana Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi yang komitmen dimana bisa melakukan penilaian kompetensi dan potensi,” ucapnya.

Dikatakan, banyak isu di luar terkait dengan pengangkatan jabatan, terkait dengan rotasi dan promosi ada istilah jual beli jabatan serta ada juga karena KKN.

Maka Melalui metode ini ada proses yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.