SERANG, TOPmedia - Sebelum terjadi banjir bandang dan longsor besar di enam kecamatan Kabupaten Lebak, Banten, sebelumnya pernah terjadi hal serupa dalam skala kecil, pada Jumat 06 Desember 2019 lalu.
Menurut Ketua DPRD Banten, Andra Soni, alam sudah memberi sinyal kepada masyarakat agar lebih waspada. Nampaknya warga sekitar belum memahami tanda-tanda tersebut.
Berdasarkan catatan redaksi, dalam kurun waktu sekitar satu bulan terakhir, sudah ada bencana disekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lebak.
Seperti pada 06 Desember 2019 silam, terjadi banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cibeber dan Bayah. Akibat bencana tersebut, setidaknya tercatat 12 penambang emas atau para gurandil terjebak di dalam lubang galian sedalam 500 meter. Beruntung para penambang berhasil diselamatkan oleh tim Basarnas Banten.
Politisi Gerindra ini meminta Pemprov Banten untuk mengkaji ulang kembali pengembangan wisata Negeri Di Atas Awan, demi keselamatan masyarakat. Bahkan dia menduga, pembangunan jalan milik Pemprov menuju kawasan wisata tersebut, tidak memiliki kajian yang lengkap.
"Melihat kejadian seperti ini, saya pikir Pemprov Banten dan siapapun yang membuka akses ke Negeri Di Atas Awan, harus dikaji ulang. Karena disitu bekas (tambang emas) Antam dan ada pembukaan jalan di perusahaan semen (Cemindo). Kerusakan tersebut membuat longsor dan banjir bandang. Jadi saya minta ke pihak manapun, untuk mengkaji kembali," kata Ketua DPRD Banten, Andra Soni, ditemui di Kota Serang, Banten, Rabu (08/01/2020).
Ketua DPRD Banten itu juga mengapresiasi langkah Dirlantas Polda Banten dan Pemkab Lebak yang menutup kawasan wisata Negeri Di Atas Awan menjelang malam pergantian tahun, karena dikhawatirkan terjadinya longsor. Lantaran, pada Jumat 06 Desember 2019 silam, bencana longsor telah menerjang daerah wisata yang viral melalui media sosial (medsos) itu.
"Saya mengapresiasi pihak kepolisian membuat statment mengajak masyarakat untuk tidak ke Negeri Di Atas Awan, saat libur Nataru," terangnya.
Pihaknya juga mengapresiasi Presiden dan Kabareskrim Polri, yang akan menyelidiki dan menghentikan aktifitas pertambangan dan penebangan pohon secara ilegal di dalam kawasan taman nasional yang seharusnya dilindungi.
"Kita akan panggil dinas terkait, mungkin hari ini kita fokus ke tanggap daruratnya dulu. Kita juga sudah dengar statment petinggi negeri ini, terutama polisi akan menindak lanjuti hal tersebut (pertambangan dan ilegal logging)," jelasnya. (Ydtama/Red)