SERANG, TOPmedia - Perihal Peraturan RI No 18 Tahun 2017 tentang "Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD)" yang belum lama ini disetujui oleh Pemerintah Provinsi Banten.
Persatuan mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa (FAM) Universitas Islam Negeri (UIN) SMH Banten, mengelar aksi di depan kantor DPRD Banten, di Jalan Syeh Nawawi Al Bantani KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (5/9/2017).
Nahrul, korlap aksi mengatakan, ia menilai terlalu berlebihan ketika gaji DPRD harus dinaikkan secara tinggi dari gaji sebelumnya.
"Melihat kinerja DPRD hari ini yang tidak mempunyai satu prestasi dan solusi dalam menampung aspirasi masyarakat harus kita pertanyakan, karena sejauh yang kita amati tidak ada satupun kinerja yang betul-betul bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Banyak yang kita lihat hanya sebatas kunjungan ke luar kota sidang-sidang dan lainnya," jelasnya kepada awak media, Selasa (5/9/2017).
Ia juga menilai gaji yang diberikan kepada DPRD bukan lebih meningkatkan kinerja malah semakin memperburuk perekonomian daerah yang semakin lemah dan terlena mereka dengan gaji yang melimpah dan berbagai fasilitas membawanya hilang kendali dan tentunya hal ini akan membawa satu masalah baru yang merugikan masyarakat banyak.
"Alokasi APBD untuk meningkatkan gaji DPRD terlihat begitu tidak tepat sasaran, ketika di sisi lain kita harus melihat dengan jelas ketimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat. Jika uang pemerintah daerah melimpah seharusnya uang tersebut lebih diutamakan untuk menyelesaikan masalah ketimpangan-ketimpangan sosial tersebut," paparnya.
Nahrul melanjutkan, dirinya menegaskan atas nama institusi organisasi dan penyambung lidah rakyat Banten terhadap pemerintah daerah yang mencuri peraturan pemerintah RI untuk menaikkan gaji DPRD terlalu tinggi tersebut dan para mahasiswa secara kacamata politis bahwa antara pemerintah dan DPRD ditutup-tutupi dari publik.
"Kami kecewa terhadap pemerintah yang menyetujui peraturan RI yang menaikan gaji anggota DPRD Provinsi Banten," pungkasnya. (Gilang/Red)