TOPMEDIA - Pemprov Banten menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Perguruan Tinggi Banten dalam merencanakan digitalisasi pelayanan publik.
Khususnya pelayanan kesehatan di semua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemprov Banten.
Digitalisasi pelayanan kesehatan ditargetkan diimplementasikan di semua rumah sakit milik Pemprov Banten.
“Mulai dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten, Malingping dan yang akan segera dioperasikan RSUD Labuan Kabupaten Pandeglang dan Cilograng Kabupaten Lebak," kata Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten Nana Supiana usai membuka Rapat koordinasi antara Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, BRIN dan Perguruan Tinggi Banten untuk Digitalisasi Pelayanan Kesehatan di Aula Dinkes Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu 5 Februari 2025.
“Inisiasi dari Kadinkes bersama BRIN dan Perguruan Tinggi Banten untuk memastikan menguji pelayanan publik berbasis digital. Menguji semua pelayanan digital kesehatan, terutama di RSUD Banten, Malingping nanti mungkin menyusul Cilograng dan Labuan,” tambah Nana.
Baca Juga: Warga Indonesia Bisa Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari Intruksi Prabowo di Puskesmas dan Klinik
Selanjutnya, Nana mengatakan, semua jenis pelayanan kesehatan di seluruh RS Se- Banten terutama RSUD milik Provinsi Banten ditargetkan berbasis digital dan saling terintegrasi secara paripurna, Sehingga, masyarakat bisa dengan mudah menjangkau dan terkoneksi langsung dengan semua jenis pelayanan kesehatan.
“Semua berbasis digital, teknologi informasi yang bisa terkoneksi dengan kemudahan-kemudahan pelayanan publik,” ujarnya.
Sehingga lanjutnya, masyarakat bisa mengakses semua fasilitas kesehatan dengan basis digital.
Ini akan mewujudkan efisiensi dan efektivitas dari sisi budaya.
“Masyarakat akan diberikan kemudahan, tidak mesti repot datang ke rumah sakitnya, mulai dari pendaftaran sampai pelayanan kesehatannya,” tambahnya.
Dengan demikian kata Nana masyarakat bisa dengan mudah dan cepat untuk mendapatkan kepastian pelayana kesehatan.
“Mereka punya waktu yang pasti, efisien, hingga kepastian pelayanannya, sampai mendapatkan resep dan obat, semua tergitalisas, paparnya.
“Hal ini dilakukan bahwa dalam kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menghendaki perubahan yang serius dan inklusif dalam bidang pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan,” katanya.