Pengembangan e-Hibah/Bansos Provinsi Banten melalui media online bertujuan agar pengelolaan dana hibah dan bansos yang disalurkan Pemerintah Provinsi Banten untuk membiayai berbagai kegiatan yang dilaksanakan masyarakat penerima hibah dan bansos dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Seluruh proses dalam e-hibah bansos ini dapat terlihat dan diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pemprov juga menyediakan layanan online untuk pengaduan masyarakat dengan nama SP4N Lapor. SP4N-LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “no wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. SP4N Lapor bertujuan agar Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik; Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan; dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, untuk memberikan layanan informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemprov Banten menyediakan layanan informasi berupa website Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melalui website OPD, masyarakat dapat mengakses informasi yang harus diumumkan secara berkala, informasi serta merta dan informasi yang harus tersedia setiap saat.
Penerapan Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik (SPBE) tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan gubernur tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Untuk mendukung program SPBE, Pemprov Banten melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sudah menyiapkan infrastruktur yang sangat memadai, seperti Jaringan fiber optic sepanjang 13.000 meter berlokasi di area KP3B dan access point sebanyak 355 Unit di area KP3B. Infrastruktur tersebut didukung dengan Bandwidth Internet dengan kecepatan 1.000 Mbps unlimmited.
Selain itu, Pemprov Banten juga memiliki 3 (tiga) unit tower, yaitu di Gedung KNPI Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) berfungsi pendistribusian bandwidth untuk OPD luar KP3B dan CCTV. Selanjutnya, di Gunung Karang Kab. Pandeglang dan di Gunung Kencana Kab. Lebak. Tower-tower ini berfungsi sebagai interkoneksi komunikasi.
Pemprov Banten juga sudah memiliki pusat data yang memadai. Server yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian cukup untuk seluruh OPD, kecuali yang berada di luar Kawasan KP3B, seperti Rumah Sakit Umum Banten, Rumah Sakit Umum Malingping, Dinas Perpustakaan dan lain-lain. Dan, segala aktivitas layanan teknologi informasi dan komunikasi Pemprov Banten terpusat di command center di daerah KP3B.
Pada masa pandemi Covid-19, penggunaan teknologi informasi merupakan sebuah keniscayaan. Para pegawai di Lingkungan Pemprov Banten dituntut tetap bekerja tetapi dengan tidak melakukan pertemuan fisik.
Maka, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pemprov Banten memberikan fasilitasi kegiatan rapat virtual (zoom meeting). Saat ini, sudah menyiapkan tiga akun zoom meeting. Namun masih dirasakan kurang. Untuk optimalisasi, sebaiknya tiap OPD memiliki akun zoom meeting masing-masing.
Atas penerapan teknologi informasi, Pemprov Banten meraih anugerah terinovatif pada ajang Innovative Government Award (IGA) Tahun 2020 yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan piagam serta trophy diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M. Tito Karnavian bertempat di Hotel Sultan Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta (Jum'at, 18/12). Anugerah diterima Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian dengan memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan.
Sebagai informasi, dari 34 pemerintah provinsi, Pemprov Banten berhasil lolos ke pemerintah provinsi nominator Innovative Government Award (IGA) 2020. Salah satu terobosan yang dianggap inovatif adalah SIPEKA atau Sistem layananan perizinan online yang ada pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayananan Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri RI memilih pemda nominator awarding ini melalui indeks inovasi daerah.
Selain itu, pada 1 Juli 2021 lalu, Pemprov Banten juga meraih penghargaan peringkat pertama se-Indonesia untuk penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan kepegawaian. Layanan kepegawaian yaitu SIMPEG, SIKAP, dan SIPO. Penghargaan tersebut diumumkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian yang dipusatkan di Bali dan dibuka oleh Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin (Kamis, 1/7/2021).
Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan rasa syukurnya dimana di saat pandemik Covid-19 seperti sekarang ini tidak menyurutkan Pemprov Banten untuk terus melakukan inovasi di berbagai bidang, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik dan sesuai dengan semangat terciptanya good government di Provinsi Banten. Karena diyakininya jika di masa pandemi seperti ini perlu dilakukan berbagai terobosan sehingga dapat memudahkan masyarakat atau publik dalam menyelesaikan berbagai kepentingannya. Di antaranya pelayanan informasi, pelayanan perijinan, pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pelayanan kepegawaian, hingga layanan pengaduan melalui platform digital dan berbagai aplikasi yang telah disediakan oleh Pemprov Banten. "Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras Pemprov Banten dan seluruh jajarannya diapresiasi oleh Pemerintah Pusat," ungkap WH. (Adv-Biro Adpim Setda Provinsi Banten)
