SERANG, TOPmedia – Gubernur Banten, H. Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten, H. Andika Hazrumy terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Melalui penyediaan sarana kesehatan dan jaminan kesehatan, masyarakat di Provinsi Banten diharapkan lebih mudah dalam mengakses layanan kesehatan.
Salah satu yang menjadi fokus perhatian Pemprov Banten dalam bidang kesehatan adalah pemenuhan jaminan kesehatan terhadap warga miskin. Sekarang ini, warga miskin sudah merasakan pelayanan kesehatan secara gratis, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Baik melalui bantuan pemerintah pusat, kabupaten/kota dan Pemprov Banten.
Pada tahap pengobatan awal, masyarakat miskin bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari puskesmas. Namun, jika penyakitnya tidak bisa ditangani di puskesmas, maka pasien miskin tersebut bisa dirujuk ke rumah sakit.
Jaminan kesehatan untuk warga miskin adalah melalui pelayanan BPJS kelompok penerima bantuan iuran (PBI). Apabila peserta BPJS yang bukan penerima biaya iuran membayar premi setiap bulan maka penerima biaya iuran ditanggung pemerintah.
Saat ini tercatat sebanyak 4.619.891 jiwa yang mendapatkan jaminan kesehatan secara gratis atau penerima bantuan iuran. Mereka ada yang menerima bantuan iuran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Seluruh warga miskin sudah mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah,” kata Gubernur Banten, H Wahidin Halim (WH).
Pemberian jaminan kesehatan gratis bagi warga miskin, merupakan salah satu janji pasangan Wahidin-Andika pada kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017. Bahkan, pada saat kampanye pasangan Wahidin-Andika menjanjikan pemberian jaminan kesehatan hanya dengan membawa KTP.
Belakangan, pola penggunaan KTP tidak bisa direalisasikan, karena harus diintegrasikan dengan BPJS. Atas dasar itulah, Pemprov Banten kemudian merealisasikan program kesehatan gratis bagi warga miskin melalui pola penerima bantuan iuran.
Selain jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin, kata gubernur, saat ini Pemprov Banten juga fokus dalam penyediaan sarana dan prasana kesehatan. Untuk menjawab kebutuhan sarana kesehatan di Lebak bagian selatan atau kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Pemprov Banten sedang membangun rumah sakit.
Saat ini, pembangunan rumah sakit tersebut baru mencapai 40 persen. Seperti diketahui, jarak tempuh warga di sejumlah kecamatan di Banten Selatan terhadap layanan kesehatan rumah sakit sangat jauh. Jarak dari Cilograng menuju Rumah Sakit Malingping atau yang terdekat dari Cilograng adalah sekitar 65,7 kilometer. Sedangkan, jika masyarakat Cilograng ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di di sebuah rumah sakit di Rangkasbitung maka harus menempuh perjalanan sekitar 143 kilometer.
“Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, khususnya masyarakat Banten Selatan,” ujar WH.
Masih terkait dengan penyediaan sarana dan prasanana kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Banten, dr Ati Pramudji Hastuti menambahkan, Pemprov Banten saat ini juga sedang membangun rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat. Adapun progres pembangunan sampai akhir 2020 mencapai 50 persen dan membangun RS Labuah Pandeglang serta meningkatkan layanan di RS Malingping dengan menambah fasilitas tempat tidur rawat inap, ICU, Nicu dan sarana penunjang lainnya.
“RSUD. Banten juga akan lebih dioptimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena sekarang telah terakreditasi secara nasional dengan memeroleh akreditasi tingkat utama, memiliki layanan unggulan subspecies dan telah menjadi rujukan regional lintas kabupaten/kota,” dan kedepan akan dipersiapkan untuk menjadi RS tipe B pendidikan serta menjadi RS rujukan provinsi ke 2 setelah RSUD Kab Tangerang untuk memfasilitasi warga wilayah banten barat ujar Ati.
Capaian lainnya dalam bidang kesehatan, kata Ati adalah jumlah kematian ibu turun menjadi 237 dan jumlah kematian bayi turun menjadi 1.068 pada tahun 2020. Pemprov Banten juga terus meningkatkan penanganan penyakit menular dan tidak menular, melalui peningkatan akses layanan, penemuan kasus aktif dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam keberhasilan pengobatan.
