CILEGON, TOPmedia – Guna mencegah terjadinya penyimpangan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) se Kota Cilegon, Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon akan memantau dan mengawasi setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh seluruh kelurahan di Kota Cilegon.
“Kegiatan ini sudah dilaksanakan tiga tahun terakhir, kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir kejadian yang akan berdampak pada kerugian Negara, karena dengan adanya dampingan dan pengawasan ini kami bisa memperingati Pokmas jika ditemukan ada kekeliruan atau hal-hal yang tidak terlampir pada RAB, kita benarkan dari sisi hukum,”ujar Kasi Intel Kejari Kota Cilegon, David Nababan, usai menggelar ekspos dan monitoring, di Aula Kejari Cilegon, Senin (24/06/2019).
Kendati demikian, David juga mengakui, untuk melaksanakan kegiatan pengawasan kepada seluruh kelurahan yang ada di Kota Cilegon tesebut, pihaknya masih kekurangan personil, dan hal tersebut tidak hanya terjadi di Kejari Cilegon melainkan hamper seluruh kejaksaaan yang ada di Inndonesia.
“Kalau untuk personil keterbatasan hampir di seluruh di seluruh Indonesia, tapi itu tidak menjadi alas an untuk kami, dan itulah kenapa pentingnya koordinasi dengan Pokmas, kecamatan dan kelurahan. Pasalnya, untuk turun terhadap kegiatan mereka tidak akan total. Oleh karena itu, dengan adanya koordinasi selain memberikan peringatan, kami juga butuh informasi,”tuturnya.
Sementara itu, Lurah Kubangsari Wadihah mengungkapkan, saat ini pihaknya menerima anggaran sekitar Rp700 juta, dana tersebut akan dianggarkan untuk tiga kegiatan, pertama pembangunan drainase dan normalisasi saluran air, TPT, Posyandu dan pembangunan paving blok.
“Hari ini kami mengikuti kegiatan ekpose guna pendampingan kegiatan DPWKel, untuk kelrahan kami mendapatkan anggaran sekitar Rp700 juta, untuk 4 kegiatan,”katanya menambahkan. (Ik/Red)