SERANG, TOPmedia – Sebagai upaya merealisasikan program bantuan kesehatan gratis bagi masyarakat yang belum tercover oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Gubernur Banten Wahidin Halim meminta BPJS Divisi Regional XIII yang menaungi Banten, Kalimantan Barat dan Lampung, untuk dapat memastikan data jumlah peserta BPJS di Banten yang berstatus aktif. Hal ini dilakukan agar nantinya bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tepat sasaran.
“Program yang ingin saya wujudkan inikan seluruh warga Banten harus dibebaskan dari biaya kesehatan karena itu menjadi pelayanan dasar. Saya membidik seluruh warga Banten. Kalau ada sekitar 2 juta orang menurut BPJS yang belum dicover, Pemprov bisa mengcover,”ujar Gubernur, Kamis (31/5/2018)
Ia mengatakan, selama ini di lapangan masih banyak masyarakat yang terdiskriminasi, seperti pegawai di perusahaan yang seharusnya sudah dicover, ini malah sengaja diabaikan misalnya perusahaan tidak menyetorkan preminya. Oleh karena itu, data-data semacam ini yang perlu disisir lagi.
Hal tersebut penting dilakukan, Lanjut Gubernur agar bantuan yang diberikan pemerintah nantinya bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Dengan skema mengganti klaim yang dikeluarkan BPJS untuk masyarakat di luar peserta BPJS, Gubernur menyatakan hal tersebut akan meringankan beban BPJS karena pemerintah juga akan mendorong agar masyarakat tersebut menjadi peserta BPJS.
“Karena yang saya temukan di lapangan, dari data orang tidak mampu yang dijamin oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota saat ini, fakta di lapangan sebenarnya mereka mampu. Jadi banyak yang ngeluh, kenapa yang mampu dibantu, tapi yang nggak mampu malah nggak dibantu. Jadi, saya inginnya bukan miskin atau nggak miskin, tapi yang memang butuh bantuan pemerintah ya dibantu. Karena pemerintah itu hadir untuk seluruh masyarakat,”tegasnya
Terkait dengan kewenangan masing-masing kabupaten/kota, Gubernur juga mengingatkan agar data yang diperoleh tidak tumpang tindih dengan yang sudah dijamin pemerintah kabupaten/kota.
Harusnya, lanjut Gubernur, yang menanggung beban ini memang kabupaten dan kota, akan tetapi juga harus diperhatikan kemampuan fiskal dari kabupaten/kota agar pelayanan yang lainnya juga tidak terbengkalai. (Red)