PANDEGLANG, TOPmedia - Ketua Satgas Dana Desa, Bibit Samad Rianto mengatakan, tidak sedikit Kepala Desa (Kades) yang belum memahami program Dana Desa (DD). Akibatnya, tidak sedikit Kades yang dikabarkan menyelewengkan Dana Desa.
Tidak hanya itu, pihaknya juga banyak menemukan Kades yang tidak paham mengenai program Dana Desa. Belum lagi, perihal surat pertanggungjawaban (SPJ) yang belum disusun sesuai aturan. Dengan fakta tersebut, dikhawatirkan muncul permasalahan Kades yang terseret kasus hukum.
"Ternyata dari beberapa daerah yang saya kunjungi, banyak Kepala Desa yang belum mengerti apa-apa. Lalu ada soal SPJ juga banyak yang tidak benar. Sehingga yang kita khawatirkan, pelaksanaan Dana Desa ada permasalahan," terang Bibit di sela-sela peresmian embung Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Rabu (04/10/2017).
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengatakan, pelatihan yang selama ini diselenggarakan kurang mengenai pada substansi. Dampak dari itu semua, sebagian desa belum bisa merealisasikan program Dana Desa sesuai peruntukan. Jika hal tersebut tidak segera disikapi, tidak menutup kemungkinan akan banyak Kades yang masuk penjara.
"Selama ini kurang pelatihan dan kurang mengena. Akibat kurangnya pelatihan, banyak laporan mengenai dugaan penyelewengan Dana Desa," tukasnya.
Bibit menyarankan, institusi terkait rutin menggelar pembinaan dengan tujuan agar para Kades yang mulai menjalankan program Dana Desa, bisa dijaga konsistensinya mewujudkan pembangunan di pedesaan.
"Maka ini harus dibina. Sehingga yang sudah jalan terus dilakukan pembinaan. Sedangkan yang belum benar, kita luruskan. Kami sarankan untuk mengadakan pelatihan terpadu," saran Bibit.
Selain itu, pihaknya juga menyarankan agar Kementerian Desa PDTT menyelenggarakan pelatihan terpadu dengan melibatkan pendamping desa. Mengingat saat ini, banyak desa yang tidak melibatkan tenaga Pendamping. Padahal pada saat program PNPM dulu, pendamping selalu dilibatkan untuk merumuskan arah pembangunan desa. (Pri/Red)