pemerintahan

Pemprov Minta Pemerintah Pusat Prioritaskan Banten Dalam Distribusi e-KTP

Sabtu, 30 September 2017 | 15:54 WIB
Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy. (Foto: TOPmedia)

SERANG, TOPmedia - Terkait kekurangan blangko e-KTP pada sejumlah daerah termasuk Provinsi Banten, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, bahwa Pemprov saat ini sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meminta kebijakan blangko e-KTP.

"Terkait dengan kartu itu (e-KTP), saya dan pak gubernur sudah berkoordinasi dengan pusat kebijakannya Pusat karena memang belum ada," ujar Andika, ditemui usai acara Rakorwil III PAN Kota Serang, di gedung PMI Provinsi Banten, Kalodran, Kota Serang, Sabtu (30/9/2017).

Dijelaskan Andika, kekurangan blangko terparah saat ini ada di kota Tangerang, sebagian warga Kota Tangerang hanya memiliki surat keterangan (Suket) belum memiliki KTP.

"Apalagi Kota Tangerang, sebagian masyarakatnya belum memiliki KTP, malah hanya punya surat keterangan saja," paparnya.

Oleh sebab itu, Pemprov Banten mendorong pemerintah pusat agar memperhatikan Provinsi Banten dalam stok blangko e-KTP.

"Sampai saat ini kita sedang dorong terus ke pemerintah pusat, apabila stok blangko sudah ada, Banten mohon diproritaskan," harapnya.

Diketahui, 57 Ribu Blanko e-KTP siap Cetak di Banten dan telah terdistribusi ke seluruh kabupaten/kota  di Provinsi Banten. Dari 57 ribu blangko e-KTP hanya baru 4000 blangko per kabupaten/kota. Blangko diprioritaskan digunakan kepada masyarakat yang sudah melakukan perekaman di setiap kabupaten/kota. Saat ini jumlah warga Banten yang telah melakukan perekaman mencapai 300 ribu lebih, hingga September ini data yang siap cetak (PRL) sudah 284 ribu jiwa.

"“Tinggal sedikit lagi kita mencetak semua KTP di 2017. Janji Kemendagri mau memenuhi PRL tahun ini. Masyarakat yang belum rekam segera, blankonya sudah ada, perekaman 2017 KTP bisa didapatkan tahun 2017 juga, perekaman sampai tanggal 5 Oktober bisa dapat KTP-E, sampai Desember, 2018 baru produksi lagi blanko-nya,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana  (DP3AKKB) Provinsi Banten, Sitti Ma'ani Nina. (Gilang/Red)

Tags

Terkini

PWNU Banten Serukan Islah Terkait Konflik di PBNU

Selasa, 2 Desember 2025 | 15:24 WIB