TOPMEDIA.CO.ID - Menyikapi masa habisnya Surat Kepengurusan (SK) DPD KNPI Banten yang ketua Ali Hanafiah dan Skretaris Jendral Ishak Newton telah abis. Memgingat SK tersebut tertuang pada bulan Maret 2022 lalu.
Hal itu disampaikan, Mufrod Thama Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Banten, saat diwawancarai melalui pesan whatsaap, Minggu 10 April 2022.
Kata Mufrod, Saat ini KNPI Banten yang pimpin Ali Hanafiah sebagai ketua dan Ishak Newton sebagai Sekretaris telah berakhir SKnya.
Baca Juga: Unjuk rasa 11 April, Kapolri Berikan Intruksi Untuk Kawal, Ini Pesanya !
Yang dimana, seharusnya DPP KNPI harus segera membentuk Kepengurusan sementara (Caretaker).
"Kalau SK DPD KNPI Banten yang di pimpin oleh Ali Hanafiah dan Sekretaris Jendral Ishak Newton, seharusnya DPP KNPI mendesak agar seger dibuat Kepengurusan sementara (Caretaker)," jelas Mufrod.
Selain itu juga, kata Mufrod bahwa, kepengurusan KNPI Banten ini sudah tidak efektif karena sudah hampir 6 tahun atau 2 periode. Ditambah lagi, SK perpanjang sebelumnya pun sudah cacat hukum karena mekanisme organisasinya tidak di tempuh, tidak pernah ada persetujuan Majelis Pemuda Indonesia ( MPI ) KNPI Banten.
Baca Juga: Dahsyat 3 Keutamaan Tadarus di Bulan Ramadhan
"Saya ini ketua OKP yang secara ex officio juga anggota MPI, Tapi tidak pernah ada rapat khusus untuk persetujuan perpanjang SK KNPI Banten," terangnya.
"Artinya dia tidak menghargai secara konstituen yang ada sehingga ini telah catat dalam kepengurusan," tegasnya.
Dia berharap, KNPI Banten mematuhi AD atau ARTnya karena KNPI itu tidak sama dengan OKP yang ada di Banten.
Baca Juga: Syafrudin Berebut Berkah Ramadhan, Aksinya Seperti Ini !
"Dalam hal ini semua pimpinan OKP harus diminta persetujuannya melalui Rapat Majelis Pemuda Indonesia (MPI), tapi sejauh ini mekanisme itu tidak ada," imbunya.
Oleh karena itu kami meminta, kepada DPP KNPI untuk segera membentuk Kepengurusan sementara ( Caretaker) agar pelaksanaan Musyawarah Daerah dapat segera dilaksanakan.
Pemuda Banten sudah jenuh dengan aktivitas KNPI Banten yang monoton. KNPI seperti OPD dan tidak banyak manfaat dan pembinaannya kepada OKP," tutur Mufrod***