Penulis: Diana Safitri (Mahasiswi Ilmu Hukum Unpam PSDKU Serang)
TOPMEDIA.CO.ID - Donald Trum dari Partai Republik berhasil memenangkan Pemilu Amerika Serikat dengan mengantongi 295 suara elektoral. Presiden ke-45 AS itu menang telak dibandingkan pesaingnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris.
Dunia internasional kini tengah menanti arah kebijakan Trump dalam memainkan orkestra geopolitik beserta strateginya. Akan kah AS masih menjadi "Polisi" dunia atau menjadi negara bisnis berbalut konflik.
Kurang dari sebulan, Trump dilantik 20 Januari 2025. Dunia internasional mulai mengarahkan kamera pada pelantikannya di selang kepemimpinannya dua periode ini.
Menakar Kebijakan internasional pria berusia 78 itu, dapat dilihat dari dua platform kebijakannya yang sudah beredar, yakni Agenda 47 dan Project 2025.
Agenda 47, sesuai dengan namanya, kebijakan ini berdasarkan status Trump sebagai presiden ke-47 AS. Agenda 47 berisi kumpulan pernyataan dalam janji-janjinya saat masa kampanye 2023-2024, atau yang disebut Restoring America’s Greatness, singkatnya perencanaan dirinya selama bakal 4 tahun memimpin.
Sedangkan Project 2025 atau Mandate for Leadership, merupakan hasil kajian 100 lembaga AS di bawah koordinasi Heritage Foundation. Project 2025 ini ialah visi komprehensif Partai Republik masa mendatang.
Baca Juga: Pentingnya Keaktifan Warga Negara
Dari dua platform paket kebijakan itu, sepertinya lanjutan dari sejumlah kebijakan luar negeri yang belum usai kala dirinya memimpin di periode pertamanya, (2016-2020). Kebijakan ini berkaitan erat dengan hubungan negara-negara luar, seperti AS dengan Rusia, Cina, Timur Tengah.
Diprediksi berdasarkan dua paket kebijakan di atas, Trump mula-mula bakal memberhentikan perang di Ukraina. Mula-mula mengurangi dukungan militernya kepada Ukraina lewat transformasi NATO.
Hal ini bertujuan agar sekutu lebih mandiri, dan mendorong anggota pakta militer untuk meningkatkan anggaran bagi pertahanan.
Baca Juga: Tantangan Demokrasi dan Keunikannya di Indonesia
Lalu hubungannya dengan Cina, Trump bakal mengambil langkah garis keras melalui pembatasan ekonomi. Terlebih kepada aset yang dimilikinya beserta rantai pasokannya.