SERANG, TOPmedia - Penjabat Gubernur Banten, Nata Irawan mengukuhkan Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli tingkat provinsi. Pengukuhan ini bentuk komitmen pemberantasan pungutan liar (Pungli) di Banten. Tim Saber Pungli yang dikukuhkan melibatkan seluruh unsur Forkompida Banten, seperti Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Perguruan Tinggi, Korem dan lainnya.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Banten, Nata Irawan menyampaikan, bahwa ada tujuh area yang berpotensi terjadinya pungutan liar yang ada di pemerintahan Provinsi Banten, diantaranya terkait perizinan, hibah dan bantuan sosial, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan publik, serta pengadaan barang dan jasa.
"Tadi ada tujuh hal yang menjadi perhatian khusus dari tim saber pungli. Itu semua hampir ada di pemerintah provinsi," kata Nata Irawan, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Serang, Rabu (15/03/2015).
Oleh karenanya, lanjut Pj Gubernur Banten, jika pihak kepolisian, pihak kejaksaan, bahkan TNI pun dilibatkan dalam hal ini, ia berharap efektifitas penyelenggaraan pemerintahan bisa lebih optimal.
“Harapan kami dengan telah dikukuhkannya saber pungli ini dapat bekerja optimal dan mampu mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sungguh-sungguh serta dapat menghentikan praktik-praktik pungutan liar melalui pengawasan terhadap area yang ditentukan,” kata Nata.
Praktek pungli, dijelaskan Nata, tidaklah dipandang besar kecilnya, tetapi yang Ia harapkan adalah hadirnya sebuah layanan publik yang betul – betul bebas dari pungli, bebas dari kerusakan, bebas dari moral yang buruk, yang secara akumulatif merupakan sebuah tindakan yang merugikan orang banyak.
“Saber Pungli mengembang visi untuk terwujudnya pelayanan publik pada kementrian/lembaga dan pemerintah daerah yang terbebas dari pungutan liar. Misinya adalah membangun sistem pencegahan pemberantasan pungli, membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli pada tata pemerintahan dan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan sesua peraturan perundang-undangan dan menghapus pungutan liar,” ujar Nata.
Nata juga mengajak, masyarakat luas untuk turut mengawasi kinerja Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Banten, dan seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten.
“Saya ingin menghimbau kepada seluruh OPD, instansi vertical, BUMN/BUMD dan masyarakat luas untuk berperan aktif bersama-sama memberantas pungutan liar agar banten ini bebas dari segala pungli,” imbuhnya.
Sementara itu Wakil Ketua Pelaksana Saber Pungli Provinsi Banten E Kusmayadi menyatakan kesiapanya melaksanakan tugas tersebut, bahkan dirinya bersama tiga unsur yang telah dibentuk siap langsung turun kebawah menindaklanjuti apa yang telah disampaikan pimpinan, terutama memverifikasi tujuh area yang berpotensi terjadinya pungli. (Advertorial)
